Berita Terbaru

Friday, November 2, 2018

Puluhan Mantan Karyawan Mengadu ke DPRD Bolsel
by fadjrin haryanto - 0

foto: ist



BOLSEL, SMCOM - Puluhan mantan karyawan PT Kawanua Kairupan Pantera (KKP) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (31/10) kemarin. Kedatangan 75 mantan karyawan KKP ini, untuk mengadukan nasib mereka lantaran sikap managemen perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Salah seorang mantan karyawan Adriawan Gonibala, dalam orasinya menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertanyakan terkait PHK yang menimpa 75 orang karyawan tetap di perusahan tersebut. 
"Pihak manajemen beralasan, PHK dilakukan karena perusahaan merugi. Tapi anehnya, kami di-PHK dengan meminta menandatangani surat keterangan pengunduran diri," ungkap Adriawan.
Saat itu katanya, mereka tidak berdaya karena disodorkan surat pengunduran diri dan diduga dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). "Jadi kami datang ke DPRD untuk meminta pertanggung jawaban serta klarifikasi alasan yang diberikan sebelumnya, karena kami tidak bisa," katanya.

Pihaknya juga ingin mengetahui dasar-dasar hukum apa sehingga langkah tersebut diambil. Mengingat yang di-PHK adalah karyawan staf. Lebih aneh dan mengherankan, mereka mengaku rugi padahal karyawan yang berstatus kontrak distafkan. "Jika perusahan merugi harusnya ada audit internal dan ada keputusan dari pengadilan dengan alasan mulai tertundanya pembayaran gaji karyawan. Mereka mengaku merugi dari tahun 2012 sampai 2018 dengan angka kerugian sebesar Rp221 miliar," sebut Adriawan.

Lanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 2018 mereka di PHK. Kemudian tanggal 19 Oktober 2018 merka diberikan pesangon. "Namun anehnya surat permohonan pengunduran diri yang kami tandatangani berisi di-PHK pada tanggal 26 Oktober," ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Bolsel Abdi Van Gobel, menyambut baik kehadiran puluhan mantan karyawan PT KKP yang datang membawa aspirasi terkait PHK. 

Ketua DPRD yang didampingi Ketua Komisi I Ruslan Paputungan, Ketua Komisi II Dedy Abdul Hamid dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Arsad Gobel menjelaskan, pihaknya akan menyatukan persepsi untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang menimpa puluhan mantan karyawan KKP tersebut. Termasuk akan mempelajari isi surat tembusan ke DPRD yang meminta mengkaji kembali keputusan-keputusan PHK terhadap 75 karyawan yang dianggap sepihak dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

"Kami akan meninjau kembali dan akan mengundang pihak Disnaker bersama PT. KKP untuk menjelaskan dasar-dasar peraturan yang digunakan dalam PHK dan pembayaran pesangon," jelas Abdi. DPRD juga berjanji akan meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan dasar hukum sehingga PHK tersebut terjadi bagi karyawan tetap. "Kami akan menyurat ke pihak terkait dan diundang untuk melakukan pertemuan," aku Abdi.

Di tempat yang sama Ruslan Paputungan mengatakan apa yang tertuang dalam surat ini adalah bentuk keluhan. Aspirasi ini akan ada tambahan dari internal DPRD. "Surat sudah kami terima dan akan segera ditindaklanjuti, serta akan menyurat ke pihak teknis dan perusahan terkait," terang Ruslan.(mg1)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment