Berita Terbaru

Monday, October 22, 2018

Program Bedah Rumah di Sampiri Dikuasai Perangkat Desa
by Frani Bagawie - 0

TOKOH Masyarakat Desa Sampiri, Elvis Lumingkewas.
AIRMADIDI,SMCOM--Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan pemerintah ke Desa Sampiri, dinilai tidak tepat sasaran karena sebagian diberikan kepada perangkat desa. Hal inipun diakui oleh salah satu warga Desa Sampiri, Elvis Lumingkewas. "Program ini harus dikaji kembali karena saya nilai tidak tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/10).
Di Desa Sampiri pada beberapa waktu lalu mengusulkan program BSPS sebanyak 40 unit rumah, namun hanya disetujui oleh pemerintah melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPPR) Minut sebanyak 31 bidang rumah. Namun sayang, dari jumlah yang disetujui tersebut, 10 diantaranya diduga diperuntukkan kepada perangkat desa. "Jangan sampai ada unsur sesuatu, lantas program ini tidak tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu," jelas Lumingkewas.
Dirinya pun merincikan jika sesuai hasil laporan masyarakat jika ada 10 rumah perangkat desa yang masuk dalam program Bedah Rumah atau BSPS. Perangkat desa yang menerima bantuan ini yakni Kepala Jaga 2 bersama Maweteng. Kemudian Kepala Jaga 3 bersama Maweteng, Kaur dan Bendahara Desa. Lalu Kepala Jaga 4 dan Maweteng serta Kepala Jaga 5 bersama Maweteng serta Kaur. "Kalau dilihat, kondisi keuangan mereka semua itu tidak layak menerima program Bedah Rumah. Sebab sebagian dari mereka memiliki beberapa tanah dan orang yang sudah mapan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Minut, Drs Sem Tirayoh saat dikonfirmasi mengatakan jika dalam penyaluran BSPS di Desa Sampiri sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, oleh pihak Kordinator Fasilitator (Korfa) BSPS sudah melakukan pembicaraan dengan warga lewat musyawarah desa. "Jadi hukum tertinggi itu adalah rembuk atau musyawarah desa karena ini program terbuka. Jadi kalau ada perangkat desa yang menerima, itu sudah disetujui warga," tandasnya.
Diketahui, kriteria penerima BSPS berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 yakni WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah serta ada legalitas berupa surat keterangan, tanah tidak dalam sengketa, lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS, berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat dan diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment