Berita Terbaru

Monday, July 9, 2018

Semua Fraksi di DPRD Minut Terima Pengajuan Ranperda PJ APBD
by Frani Bagawie - 0

Ketua DPRD Berty Kapojos menandatangani naskah keputusan dewan disaksikan wakil ketua Deny Wowiling dan bupati Vonnie Panambunan.
AIRMADIDI SMCOM--Pemkab dan DPRD Minut, Senin 9 Juli 2018, melaksanakan rapat paripurna tentang pengajuan Ranperda pelaksanaan APBD 2017 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minut. Dalam paripurna ini, seluruh Fraksi yang ada di gedung wakil rakyat ini menyatakan menerima Ranperda tersebut.

Hanya saja, meskipun penyampaian yang dibacakan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan ini diterima untuk dibahas ke tahap berikutnya, sejumlah fraksi selain F-PDIP tetap memberikan catatan-catatan kepada Pemkab Minut untuk segera diperbaiki.

Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Nona Rimporok menyinggung belum adanya penyelesaian terkait musibah banjir di kelurahan Airmadidi Atas dan kelurahan Airmadidi Bawah. Sementara Fraksi PG yang dibacakan Elia Tooy menegaskan mendukung kepemimpinan Bupati VAP dan Wabup Ir. Joppi Lengkong. Mereka juga meminta bupati lakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat berdasarkan prosedur pelaksanaan dana DAK apakah sudah diinput melalui OMSPAN (online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara) yang batas waktunya sampai 23 Juli. "Sebab jika sampai batas waktu tak diinput maka proses kegiatan dana DAK hangus, supaya pengalaman tahun lalu dimana dana APBD sebesar Rp31 miliar dimanfaatkan untuk menanggulangi dana DAK karena kelalaian SKPD masing-masing menyebabkan dibiayai dana DAU Rp 31 miliar," katanya.

Fraksi Demokrat lewat Stevanus Prasethio meminta pemkab menyikapi serius tunjangan kesejahteraan dokter yang bertugas di Minut yang sangat kecil dibanding dengan daerah lain. "Pemkab juga perlu perhatikan pengangkatan tenaga ASN guru dari masyarakat Minut. Karena ASN guru sudah berkurang karena masuk usia pensiun," kata Prasethio.

Fraksi Hanura lewat Sonya Nanalis mempertanyakan bonus bagi atlet yang ikut Porprov 2017 yang sampai kini tak terealisasi. Juga disinggung rehabilitasi jalan aspal di jalan kelurahan Airmadidi Atas dan Airmadidi Bawah yang bertahun-tahun dibiarkan dalam kondisi rusak. Termasuk Penerangan lampu jalan di lorong SMAN 1 Airmadidi yang sudah dipasang tapi dicabut kembali.

Denny Sompie dari Fraksi RKI meminta dana silpa bisa digunakan untuk bantuan UMKM bagi masyarakat pesisir dan kepulauan agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, pembangunan sarana pendidikan dan kepulauan. "Juga perlu pembangunan jalan pariwisata khususnya di Desa Kalinaun dan desa Kinunang. Selain itu perlu tempat pembuangan sampah di Likupang yang berbasis sanitary landfill," ujarnya.

Atas pandangan umum Fraksi PG, bupati mengatakan dana DAK yang sudah dikontrak sudah dilaporkan dan diinput pada OMSPAN. "Dan saat ini masih ada dana DAK yang masih proses tender," katanya.

Terkait Rp31 miliar, bupati mengaku telah diganti oleh Kementerian Keuangan tahun 2017 dan sudah digunakan pada APBD-P 2017. Menjawab Fraksi Hanura, Panambunan mengatakan pemberian bonus atlet Porprov menunggu pelengkapan dokumen. Tentang belum adanya penuntasan banjir di kelurahan Airmadidi Atas dan kelurahan Airmadidi bawah, bupati mengaku akan melakukan survei lagi.

Terkait jalan di Airmadidi Atas dan Bawah yang belum diaspal, Panambunan meminta untuk diperjelas lokasinya karena setahunya semua sudah diaspal. Untuk lampu jalan di lorong SMAN 1 Airmadidi yang dicabut kembali, Bupati mengatakan akibat tak sesuai RAB. "Itu dicabut ulang daripada jadi masalah. Mereka sudah pasang tapi dicabut karena RAB bukan di situ," katanya.

Soal peningkatan tunjangan dokter, Panambunan mengatakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga soal aspirasi penerimaan ASN guru belum bisa dilakukan karena belum ada pembukaan pengangkatan ASN dari pemerintah pusat.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment