Berita Terbaru

Friday, June 1, 2018

DLH Mulai Evaluasi UPL/UKL Perusahaan di Minut
by Frani Bagawie - 0

Yansen Tulong.
AIRMADIDI SMCOM--Untuk melindungi lingkungan dari dampak negative yang diakibatkan oleh suatu perusahaan, maka pengurusan dokumen berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) wajib dilakukan setiap perusahan di pemerintah daerah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  13 Tahun 2010 Tanggal 7 Mei 2010 dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Minut pun akan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan yang sudah memiliki UPL/UKL. Ini dilakuka mengingat Minut memiliki banyak perusahaan. "Evaluasi itu wajib dilakukan setiap 6 bulan dan ini akan kami lakukan," jelas Kepala DLH Minut, Yansen Tulong STTP kepada wartawan, Jumat 1 Juni 2018.

Dikatakan Tulong, setiap perusahaan wajib memberikan laporan UPL/UKL setiap 6 bulan sekali ke DLH Minut guna diketahui sejauh mana pengelolaan lingkungan di sekitar tempat usaha itu. "Akan ada tim nantinya yang turun jika perusahaan tersebut belum memberilan laporan pengelolaan lingkungan," tandasnya.

Diketahui, pembuatan dokumen UKL/UPL merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilengkapi bagi satu perusahaan yang sedang akan didirikan. Peraturan pemerintah saat ini mengharuskan bagi perusahaan walaupun hanya merupakan usaha rumahan, jika sudah memberikan dampak pada lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk memiliki dokumen UKL/UPL. Pembuatan dokumen UKL/UPL bisa dibuat melalui konsultan.

Untuk perusahaan yang diwajibkan untuk membuat dokumen UKL/UPL merupakan perusahaan yang memiliki 2 kriteria yaitu kriteria usaha dan kriteria dampak. Pertama dilihat dulu kriteria yang berdasarkan kriteria usaha. Kriteria usaha yang harus membuat dokumen UKL UPL adalah usaha haruslah merupakan usaha yang akan memiliki dampak dengan lingkungan dan juga memiliki sifat ekstrasi SDA. Jika satu usaha sudah memiliki kriteria yang satu ini maka usaha tersebut wajib untuk memiliki dokumen UKL/UPL.

Selain itu, kriteria usaha yang kedua adalah skala usaha yang akan Anda dirikan. Usaha yang harus membuat dokumen UKL UPL merupakan usaha dengan skala menengah kebawah.

Sedangkan untuk kriteria ketiga yang harus diperhatikan juga adalah tentang frekuensi usaha yang akan didirikan. Frekuensi usaha yang membutuhkan dokumen UKL/UPL merupakan usaha dengan frekuensi menengah kebawah atau dengan kata lain merupakan usaha yang memiliki produksi dengan skala yang masih kecil.

"Dokumen UKL UPL memang dibuat sebagai dokumen untuk pengelolaan dampak usaha pada lingkungan, sehingga dalam pembuatannya pun juga harus memperhatikan tentang kriteria dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha," tambah Tulong.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment