Berita Terbaru

Wednesday, April 18, 2018

Wagub Ingatkan Kembali 10 Prioritas Pembangunan Sulut
by Frani Bagawie - 0


MANADO SMCOM--Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya. Hal itu pula yang mendasari Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw untuk mengingatkan kembali 10 prioritas pembangunan Sulut kepada seluruh bupati, walikota dan pejabat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 di Grand Kawanua International Convention Center Manado, Rabu 18 April 2018. "Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas dan kesuksesan pemilu, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim," tegasnya.

Diketahui, 10 prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan RKPD Tahun 2019 yang berfokus pada tema "mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing".

Kandouw menuturkan, 10 prioritas daerah ini akan dikerjakan dalam program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sulut Tahun 2019 dengan nilai proyeksi APBD mencapai Rp4.189.199.182.341 untuk mendanai prioritas pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penunjang pariwisata. "Semua prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada lebih dari 630 program. Dalam RKPD 2019 ini, APBD Provinsi Sulut diproyeksikan sebesar hampir Rp4,2 triliun," bebernya.

Lanjut Kandouw, target indikator makro ekonomi Sulut pada tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mengerjakan 10 program prioritas tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,7 persen, inflasi 2,7 ± 1 persen, pengangguran 6,70 persen, kemiskinan 7,8 persen, IPM 71,2, PDRB sebesar Rp120 triliun dan Rasio Gini 0,39. "Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan Target Indikator Makro ini untuk diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Musrenbang adalah perpaduan bottom-up planning dan top down policy. "Bottom up planning digunakan ketika menghadapi berbagai aspirasi masyarakat dari bawah. Sedangkan top down policy digunakan untuk menampung aspirasi pemerintah secara nasional," tandasnya.

Oleh karena itu, Sumarsono menegaskan, seluruh RKPD dapat searah dengan program Presiden Joko Widodo yakni Nawacita. "Partai boleh beda namun presiden hanya satu. Karena itu semua program pembangunan di daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat supaya berjalan optimal," bebernya.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment