Berita Terbaru

Monday, March 12, 2018

VAP Minta Pembentukan BPD Harus Transparan dan Optimal
by Frani Bagawie - 0

Paripurna ranperda BPD yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minut.(foto:ist)
AIRMADIDI SMCOM–Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minut membahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2018 sesuai ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Senin 12 Maret 2018 di ruangan rapat DPRD Minut.

Dalam rapat paripurna ini, di pemandangan umum semua fraksi baik PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia menyetujui tentang rancangan Ranperda BPD.

Bupati Minut saat membawahkan sambutan.(foto:ist)
Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam sambutannya mengharapkan agar pembentukan BPD nantinya harus lebih optimal dan transparan. Ini supaya fungsi pengawasan koordinatif dan konsultatif oleh BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat lebih jelas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa maka paling lambat 2 tahun harus diterbitkan peraturan daerah. "Pembahasan ini harus dilaksanakan untuk mengeluarkan rancangan peraturan daerah yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Minut. Jadi kegiatan pembangunan Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar VAP.

Pengesahan ranperda BPD oleh Bupati dan Ketua DPRD Minut.(foto:ist)
Turut hadir dalam rapat ini Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Sekda Minut Ir. Jimmy Kuhu, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, Wakil Ketua DPRD Minut Drs. Denny Wowiling, Dandim Bitung-Minut Kolonel Inf Kusnandar Hidayat S,sos, SKPD, PUD Klabat, dan seluruh Camat.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment