Berita Terbaru

Tuesday, March 13, 2018

Ranperda BPD Siap Dibahas DPRD Minut
by wepe - 0

Penandatangan ranperda BPD yang dilakukan Ketua DPRD disaksikan Bupati Minut.(foto:glen/smcom)

AIRMADIDI SMCOM--Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Minut, Senin 12 Maret 2018, kembali mengadakan rapat paripurna terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Minut Bertty Kapojos di kantor DPRD Minut.

Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minut Bertty Kapojos, juga dihadiri langsung Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan serta Forkopimda Minut yakni Kejari Minut Rustiningsi SH dan Dandim 1310 Minut-Bitung Letkol Infantri Kusnandar Hidayat SSos.

Dari berbagai pandangan fraksi semua menerima dan memutuskan dan menerima Rancangan peraturan daerah tentang badan permusyawaratan desa untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Hal tersebut disampaikan melalui putusan beberapa partai, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura dan PKPI dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD Minut

Sementara Sekretariat Dewan Minut dr Harry Sompotan dalam pembacaan putusan menimbang berdasarkan peraturan perihal penyampaian DPRD berkaitan dengan program pembentukan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Minahasa Utara. "Maka dengan ini disampaikan Pra Rancangan Peraturan Daerah yakni BPD dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada pegawai agar dapat dibahas dalam paripurna berikut," tutur Sompotan.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dalam sambutannya mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang BPD tahun 2018 sesuai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa sehingga harus ditetapkan peraturan daerah. "Jadi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih optimal dan peran transparan maka fungsi pengawasan koordinatif dan konsultatif oleh badan permusyawaratan desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat lebih jelas dan pepatah melalui pembahasan ini," kara Panambunan.

Lanjut Bupati, setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa maka dari itu selambat-lambatnya dua tahun sudah harus diterbitkan. "Iya Paling lambat 2 tahun harus diterbitkan sebagai peraturan daerah. Oleh sebab itu kegiatan pembahasan ini harus dilaksanakan untuk mengeluarkan Rancangan peraturan daerah yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang BPD. Jadi kegiatan pembangunan rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Bupati.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment