Berita Terbaru

Wednesday, February 21, 2018

Soal Demo 512 Delpi, Diduga Disnaker “buta” Aturan.
by wepe - 0



Demo PT Delta yabg diterima pemkot Bitung Lalu


Bitung—Kesalahan dalam mengkaji aturan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Bitung rupanya menjadi “blunder” dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, pimpinan kota Bitung pun  turut terseret dalam pusaran fatal ini.

Hal ini dikatakan oleh Kabid Pengawasan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, Sandy Kaunang kepada wartawan.  “Soal PHK murni ini adalah kewenangan pemerintah kota Bitung bukan pemerintah provinsi,” kata Kaunang.
Diapun menjelaskan begitu juga dengan persoalan PHK di PT Delta pacific. “Persoalan delta pasifik sudah berproses dari jaman kepala dinas Tenaga Kerja Ferry Bororing tahun 2016 bahkan kami sendiri sudah mengeluarkan nota kesepahanan 1 tahun 2016 dan Nota ke 2 bulan Maret 2017 yang harusnya dieksekusi oleh disnaker Bitung, namun hal itu tidak dilakukan,” jelas Kaunang.
Diapun mencibir 5 orang mediator yang ada di disnaker jika sesuai UU no 2 tahun 2004 yang dinilai kurang maskimal. “Harusnya mediator lebih cerdas memahami hal ini, agar pimpinan kota Bitung tidak salah dalam mengambil keputusan,” katanya seraya menjelsakan kalau pihaknya disuruh oleh kepala dinas untuk datang ke kota Bitung. “Saya sudah mencoba menjelskan ke kepala dinas jika persoalan PT Delta bukan tupoksi kami disnas provinsi, namun karena ini bagian dari tugas memberikan pencerahan kepada rekan-rekan di Bitung soal aturan sehingga kami datang kemari,” ungkap Kepala bidang ganteng yang pernah menjadi Polisi Kehutanan ini.
Tak hanya itu, dikatakan Kaunang jika untuk PHK 512 tenaga kerja PT Delta ini, disnaker kota Bitung harus mengkajinya dan secepatnya mengeluarkan anjuran. “Kami telah melihat persoalan ini dan sekali lagi persoalan ini bukan kewenangan kami dinas Provinsi, namun anjuran kepada pihak perusahaan harus dikeluarkan disnaker  yang isinya seperti membantah keputusan PHK PT Delta,” katanya.
Di jelaskannya juga kalau kewenangan dinas Provinsi adalah mencabut ijin operasional seteiap perusahaan yang bermasalah. “Persoalan PHK 512 tenaga kerja saja kami tidak mengetahui dari pemerintah kota Bitung, namun dari surat PT Delpi yang ditembuskan kepada kami,” kata Kauang.
Sementara itu, Salah satu mantan Mediator Dinas Tenaga kerja mengaku kalau dirinya sudah mengingatkan soal anjuran ini kepada pimpinan disnaker Bitung. “Saya sudah mengingatkan pimpinan, tapi sampai saat ini anjuran belum juga keluar,” ungkap sumber yang enggan namanya dikorankan.
Kepala dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Weenas Luntungan saat di konfirmasi membenarkan jika sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan anjuran kepada  PT Delpi. “Memang benar kami belum mengeluarkan anjuran untuk persoalan ini, namun kalau persoalan PHK itu bukan hanya pemkot Bitung namun itu juga pemerintah provinsi karena bagian pengawasan ada disana,” ungkapnya.

Diapun mengakui jika ketidakpahaman pihaknya sehingga harus berkonsultasi dengan dinas provinsi. “Tentunya sebagai anak kami harus berkonsultasi ke dinas provinsi, sehingga kemarin (20/02) kami melakukan itu dan mendapatkan pencerahan dari rekan-rekan pemerintah provinsi,” kata kepala dinas.(wepe)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment