Berita Terbaru

Saturday, February 17, 2018

PKPI Tak Lolos pemilu 2019, DPK Bitung PD
by wepe - 0


Pimpinan DPK PKPI saat Rapat di Ruangan Ketua DPRD Bitung baru lalu.

Bitung—Tak Lolosnya Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai Peserta Pemilihan Umum 2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (17/02) pagi tadi, tak membuat Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKPI berkecil hati bahkan percaya diri (PD) partainya lolos dalam pemilu 2019.
Bahkan terpantau pada (14/02) lalu, Pimpinan PKPI Bitung melaksanakan rapat tertutup di ruang ketua DPRD Bitung Laurensius Supit. “Kita mau rapat tertutup dulu, ya. Maaf,” ungkap Sekretaris, DPK Vesco Dandel. 

Terpantau di dalam ruangan tersebut, PLT Ketua DPK PKPI Suparman Gumolung, Ketua DPRD Kota Bitung, Laurensius Supit,  Wakil Ketua Santi Gerald Luntungan, Sekeratris DPK PKPI Vasco Dandel, dan Bendahara PKPI Novi Tangkudung.

Bendahara PKPI Novi Tangkudung saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) soal kepastian ini. “14 Februari lalu pihak DPN telah memasukan gugatan ke Banwaslu soal tak masuknya PKPI dalam Pemilu,” ungkap Tangkudung.

Pihaknya pun sangat percaya diri jika PKPI akan lolos. “Kami percaya pihak DPN mampu memperjuangkan partai ini hingga bisa lolos,” ungkapnya.

Sementara itu dari saduran kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.

Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.

Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:
1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

"Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota.

Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.
Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. (wepe/kompas.com)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment