Berita Terbaru

Monday, February 19, 2018

Parengkuan: Minut Dapat DID Rp19 Miliar, Bukan Rp7,5 Miliar
by Frani Bagawie - 0

ROBBI Parengkuan.
AIRMADIDI SMCOM--Pemkab Minut pada tahun ini mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp19 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Badan Keuangan Minut, Robbi Parengkuan saat mengklarifikasikan pernyataan Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu yang mengatakan anggaran DID untuk Minut hanya Rp7,5 miliar. "DID Minut tahun ini sebesar Rp19 miliar, bukan mendapatkan Rp7,5 miliar," kata Parengkuan kepada wartawan, Senin 19 Februari 2018.

Dijelaskan Parengkuan, ada 2 hal dalam kriteria umum yang menjadi penentu kelayakan daerah penerima DID. Yakni mendapatkan opini minimal wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari aturan saat ini minimum wajar dengan pengecualian (WDP) serta ketepatan waktu dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD. "Kedua kriteria ini yang menjadi penentu daerah mendapatkan DID," katanya.

Ditanya anggaran DID itu akan digunakan untuk apa, Parengkuan belum bisa memastikan. Namun anggaran itu akan dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minut. "Intinya itu hanya untuk pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Diketahui jika pemerintah pusat memperketat penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) mulai tahun ini. Salah satunya, mengubah ketentuan melalui penghapusan alokasi minimum penyaluran dana transfer daerah tersebut. Sebab berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, pagu anggaran DID dalam postur sementara RAPBN 2018 sebesar Rp8,5 triliun. Jumlah itu naik Rp1 triliun dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menghapus ketentuan pengalokasian minimum DID ke daerah. Selama ini, daerah yang mendapatkan opini WTP atas LKPD dari BPK dan tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD mendapatkan minimal DID sebesar Rp7,5 miliar.

Penghapusan itu dilakukan karena ini mendorong daerah berlomba-lomba mendapat WTP. "Saya tidak tutup mata kalau banyak daerah yang mengejar WTP dengan berbagai cara. Termasuk dengan menyuap auditor BPK," kata Boediarso.(lee/ktn)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment