Berita Terbaru

Tuesday, February 6, 2018

Mandul soal Pala/RT dan THL, PDIP Rombak Struktur di DPRD?
by wepe - 0



Di Verifikasi partai inilah pembicaraan rombak struktur DPRD bermula
Bitung—Legislator moncong putih yang dinilai tak mampu melakukan fungsi kontrol pada Eksekutif (baca, Pemkot Bitung) yang beberapa waktu lalu dalam menetapkan Kepala Lingkungan (Pala), Rukun Tetangga (RT) dan Tenaga Harian Lepas (THL), membuat  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal merombak struktur partai itu di DPRD Bitung.


“Ya kami mendesak DPC PDIP untuk merombak personilnya di DPRD, karena kami tidak melihat lagi anggota dewan yang mampu mengkritisi pemerintah apalagi soal penetapan Pala,RT dan THL,” ungkap salah satu fungsionaris PDIP yang enggan namanya dikorankan ini  

Dari informasi, ada sejumlah personil PDI Perjuangan yang akan berganti posisi. Mulai dari posisi Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi A.

Dari Informasi yang dirangkum media dalam jaringan (daring) ini jika  Posisi Wakil Ketua DPRD yang dijabat Jerry Lengkong akan digantikan Robby Lahamendu. 

Sementara Posisi Ketua Fraksi yang dijabat Lahamendu, bakal digantikan Rafika Papente dan Victor Tatanude yang dulunya dikenal vokal bakal ditarik dari jabatan sebagai Ketua Komisi A.

Baik Jerry dan Victor posisi akan menjadi angota DPRD biasa tanpa jabatan.

Semenatara itu, Sekretaris DPC PDIP Bitung, Aldo Ratungalo saat dikonfirmasi mengaku jika hal ini belum final karena pihaknya masih akan berkonsultasi dengan pimpinan DPD PDIP Sulut.
“Memang kami sendiri sangat kecewa dengan tindakan rekan-rekan yang di DPRD yang dinilai tak mampu mengontrol pemerintah pada perekrutran Tenaga Harian Lepas, Pala dan RT, dan ini yang menjadi dasar dari rencana tersebut,” ungkapnya seraya mengatakan kalau ini sudah sempat dibicarakan saat verifikasi partai lalu.

Namun demikian dirinya mengatakan jika hal ini tidak bisa serta merta dilakukan, karena partai ada mekanismenya. “Tentunya jika disetujui ketua DPC kami akan membuat surat permohonan ke DPD dan jika disetujui pengurus DPD maka hal itu baru bisa dilakukan,” ungkap Ratungalo.(wepe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment