Berita Terbaru

Saturday, February 3, 2018

Catatan Sang Babu. "Galian C di Tangan Gubernur Don"
by wepe - 0

Pekatnya pembangunan berwawasan lingkungan Sulut


Saat penulis Berada di salah satu Tiang Tinggi (Kern) Pelabuhan Petikemas Pelindo Bitung.
 
Oleh: Ferdy "Epang" Pangalila, Babu di KP3B

Tuhan telah menghentikan menciptakan Pasir, kata-kata bijak dari Om Jonas Lomban (Walikota Bitung) selalu saja terpikir ketika menulis aktifitas Galian C beberapa bulan ini.

Sementara di luar sana, masih saja terjadi proses eksploitasi lahan pasir, mengunting bentangan alam tanpa kajian Lingkungan demi pundi-pundi keserakahan  yang berbalut kesejahteraan. 

Bukit diratakan seperti di Bukit-bukit Tendeki, Tewaan lokasi Waleleng, sekitar Kaki Duasudara, Madidir, sampai kompleks Christian Development Center.  Sungai di buka lebar sekitar Pinokalan, Tendeki lokasi kandang, semuanya hampir memakan bantaran DAS Girian, Demikian juga di Das Sagerat, samping jembatan Sagerat, kompleks SPBU Manembo-nembo serta banyak lagi lokasi Galian C tanpa ijin. Belum lagi, penjualan pasir dengan Modus pematangan lahan Perumahan di beberapa tempat kota Bitung.

Buktinya Tahun 2017 pihak Dinas Lingkungan Hidup harus menutup 17 Lokasi Galian C dan diawal tahun 2018 kembali harus mengeksekusi 5 lahan.
Kubangan-kubangan galian terus bertambah di kota penerima belasan adipura ini, tanpa ada perbaikan sebagai roh dari pertambangan “Penutupan Tambang berwawasan Lingkungan dengan memperbaiki kawasan lingkungan yang telah dirusak lewat Tanam dan tutup sedemikian rupa agar tidak menimbulkan penyakit dan bahaya”.
Namun, bagaimana mau melakukan penutupan tambang yang bertanggung jawab jika kegiatan pertambangan ini, Liar. Bagai pungguk merindukan bulan atau saat Burung Hantu suka sekali ke Bulan, tidak mungkin.

Maraknya aktifitas ini karena ada 2 proyek besar di kota Bitung, Penambahan daratan baru (Reklamasi) lapangan container oleh Pelindo yang membutuhkan 478. 843 M3 material Pasir setara dengan 95 ribu kali angkutan dump truck dan 122.445 M3 Batu Boulder  yang pembangunannya digenjot harus selesai pada September 2018 nanti,  serta Pembangunan Jalan tol dengan total 39 Kilo meter terbagi dari Manado-Sukur (7 km), Sukur-Airmadidi (7 km), Airmadidi-Danowudu (11,50 km) dan Danowudu-Bitung (13,50 km) tentunya bukan sedikit memerlukan material pasir, sementara Kementerian PU sendiri sudah memberikan merk jika pasir kota Bitung adalah pasir dengan kadar basah rendah yang tentunya berkualitas, oke punya.

Dengan begitu kota yang kaya dengan pasir ini menjadi sasaran pertambangan liar, bukan tidak mungkin, kota yang mengitari gunung Duasudara ini akan tertutup pasir jika tiba saatnya banjir pasir menerpa.

Ironisnya pembelian pasir di Pelindo sendiri terbilang sangat murah hanya dihargai dengan Rp 180 ribu sampai 190 Ribu per ret, ini juga yang menyebakan para sopir kendaraan angkutan pasir tersebut memacu kendaraannya untuk mengejar retasi akibat mereka sendiri hanya dihargai Rp 20 ribu per Ret yang seharinya hanya mampu menyuplai hingga 11 sampai 13 ret dalam keadaan berjalan normal namun bisa mencapai 18 hingga 20 ret jika ngebut.

Pengusaha sekelas Ferry Jubintoro alias Teng Hung saja di proyek pelindo ini hanya mendapatkan tempat sebagai sub kontraktor penyuplai material batu dan Pasir dibawa PT Istaka Karya, Badan Usahan Milik Negara. 

Murahnya, bahan baku pasir inilah juga yang menjadi penyebab para pengusaha lebih memilih tempat dekat dengan sumber Pasokan  Pelindo seperti di Madidir, Kadoodan sampai di Atas Rumah dinas Walikota yang lebih dikenal dengan zona penyangga kawasan Konservasi Cagar Alam Gunung Duasudara dengan pemikiran soal Bensin angkutan, Biaya susut kendaraan sampai operasional sopir, ketimbang di kecamatan Ranowulu.

Padahal sangat jelas dalam Peraturan Daerah kota Bitung nomor 11 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 untuk zona pertambangan pasir tersebut hanya ada di kelurahan Apela 1, lainya tidak bisa. Padahal cadangan pasir sendiri tidak hanya di Apela 1 untuk mengimbangi permintaan material reklamasi Pelindo, Jalan Tol, sampai pembangunan lokal.
Memang dicurigai jika penyusunan RTRW ini tidak melihat jauh kedepan soal pembangunan berwawasan lingkungan tahun 2013 lalu, padahal gaung jalan Tol dan perluasan pelabuhan petikemas sudah  diteriakan jauh sebelum ranperda ini dibuat. Copy Paste?  Walahualam.

Waktunya kini Pemkot Bitung merevisi RTRW atau Pelindo menaikan harga, setidaknya sampai ke pengusaha seharga sub kontraktor PT Istaka Karya, Harga pastinya tidak tau namun, selentingan mencapai 230 ribu per ret.

Apalagi tahun 2018 ini adalah tahun kelima seperti diisyaratkan oleh aturan untuk dapat merevisi RTRW, Semoga saja pimpinan kota Bitung bersama dengan DPRD Bitung merestui revisi RTRW.
Tak hanya sampai disitu, Birokrasi pengurusan ijin pertambangan perlu di bijaki, bukan seperti ini regulasinya beda tipis dengan regulasi pertambangan emas yang investasinya mengunakan hitungan dolar.

Sulitnya, pembuatan ijin ini membuat sejumlah pengusaha mengap-mengap mengurus ijin dari ijin prinsip yang harus ditandatangani Walikota sampai pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Ijin Eksplorasi hingga Ijin Penjualan Produksi tambang.
Bitung sendiri sampai saat ini menurut Kepala dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara Ir B A Tinungki hanya ada satu ijin yaitu PT Trimix Perkasa, namun ijin ini untuk tambang dan pengolahan batu bukan ijin tambang pasir. 

“Memang ada satu pengusaha atas nama Kansil Ngantung yang sudah keluar WIUP, namun itu belum cukup karena belum ada ijin eksplorasi dan ijin pengolahan pasir,” kata Kepala bidang Pertambangan ESDM Sulut Theo Rompas seraya menjelaskan jika ijin operasional sudah keluar pasir yang ada tidak bisa di jual, nanti setelah ijin pengolahan pasir keluar maka, pasir-pasir tersebut sudah bisa dijual oleh yang mempunyai ijin.

WIUP yang keluar di kota Bitung pun sangat mahal harganya apalagi ditanda tangan  oleh Gubernur Olly Dondokambey yang oleh Ibu megawati Soekarno Putri serta kolega-kolega pengusaha nasional lebih senang menyapa putra Minut itu dengan Sebutan Don. 100 jutaan kurang apalagi ditambah dengan sumbangan sumbangan lainnya. 

Pak Gubernur Don, harus memangkas Birokrasi pengurusan ijin pertambangan yang berbelit apalagi sudah jadi ranah besar dari pemerintah Provinsi pasca 2017 lalu setelah  Instansi ESDM dicabut kewenangannya dari kabupaten dan kota.

Secepatnya permudah pengurusan ijin, jika tidak ini akan terus berpolemik dan Pembangunan di Bitung bukanlah pembangunan yang berwawasan Lingkungan apalagi material yang dipakai adalah lahan material Liar tanpa ada kajian Lingkungan yang kata kasarnya, Pembangunan Proyek Pemerintah pusat di kota Bitung seperti Reklamasi lahan petikemas dan Jalan tol semuanya mengunakan pasir illegal yang bisa, sekali lagi jika bisa penulis artikan sebagai  “pasir kutukan anak cucu”.(*)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment