Berita Terbaru

Sunday, January 28, 2018

PPDP Pakai Joki Untuk men-Coklit Pemilih di Desa Tember
by fadjrin haryanto - 0



Ketua Panwas Minahasa Donny Rumagit



TONDANO, SMCOM - Penyelenggara Pemilukada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya tak sesuai harapan. 

Pasalnya, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah di bentuk di setiap wilayah dan sudah di lantik.

Setelah itu mereka mulai bekerja, namun, tak sesuai dengan harapan karena di lapangan tugas PPDP yang melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilih tapi digantikan dengan Calo atau Joki.

Hal tersebut ditemukan Panwas Minahasa terkait adanya pelaksanaan coklit yang inprosedural alias menyimpang dari peraturan tekhnis.

Ini dibuktikan dengan adanya temuan Panwas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tompaso. Dimana mereka menemukan oknum yang bukan PPDP (calo) melakukan Coklit di desa Tember kecamatan Tompaso.

"Berdasarkan kajian dari hasil berita acara klarifikasi kepada saksi-saksi a.n sdr. Risal Suoth (saksi/yang menggantikan tugas terlapor), sdr. Andre Tulangow (terlapor/PPDP Desa Tember), sdr. Christian Rori (PPDP Desa Tember), sdr. Maikel Mamesah (saksi/PPS Desa Tember), sdr. Jendry Paendong (Ketua PPK Tompaso), sdr. Aldy Muaya (Anggota PPK Tompaso), sdr. Rivo Lempas (Anggota PPK Tompaso) maka didapati bahwa terlapor melanggar aturan karena secara terang-terangan menyuruh orang lain menggantikan posisinya sebagai PPDP di Desa Tember dalam pelaksanaan Coklit,"ungkap Rizky Mamangkey, ST Ketua Panwascam Tompaso, minggu (28/1).

Sementara itu Donny Rumagit, Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Minahasa mewarning keras Pihak KPU dan jajarannya agar supaya taat dan tertib aturan. 

Ini tanda awas bagi penyelenggara , jangan sampai pelaksanaan coklit  tidak sesuai ketentuan yang berlaku. KPU itu dalam melaksanakan coklit, dibantu oleh PPDP yang diangkat dan diberikan Bimtek.

"Kalau 'Joki' yang melaksanakan coklit, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keabsahan dan legalitas pelaksanaan coklit nanti? Yah, jelas KPU. 

Karena itu kami meminta Pihak KPU memberi sanksi tegas terhadap badan Ad Hoc dibawahnya, apakah PPK maupun PPS yang melanggar dan melakukan pembiaran terhadap kasus ini.

 Bagi PPDP yang nakal dan tidak benar,  kami telah merekomendasikannya untuk diganti. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada temuan lanjutan terkait masalah ini, ada indikasi etik yang melibatkan unsur PPK maupun PPS dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih ini harus di tindak,"tegas Ketua Panwas Minahasa yang juga adalah mantan Ketua BEM Unsrat ini.

REKOMENDASI

Sbagaimana diketahui, pelaksanaan pencocokkan dan penelitian (Coklit) di Desa Tember tidak dilaksanakan oleh petugas PPDP, tetapi oleh orang lain yang bukan petugas PPDP sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa No 12/PL.02.3-Kpt/7102/KPU-Kab/I/2018 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018."

"Untuk itu maka Pihak Panwas telah merekomendasikan;
1. Pemberhentian dan penggantian PPDP desa Tember a.n. Andre Tulangow karena telah melanggar asas kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya dalam membantu KPU Minahasa melakukan Coklit.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompaso memberi teguran dan sanksi administratif kepada PPS Desa Tember karena ditemukan adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan pembiaran dalam proses pelaksanaan coklit.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompaso memerintahkan PPS segera mengusulkan pengganti PPDP sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas kepada KPU Kabupaten Minahasa untuk dibuatkan Surat Keputusan," Tutup Donny Rumagit didampingi oleh Rizky Mamangkey yang sama-sama adalah Pengurus BEM Unsrat tersebut.

Sementara menanggapi hal tersebut, ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon, SSI MSi mengatakan bahwa masalah ini belum ada surat resmi dari Panwas. Memang sudah ada info seperti itu, dan sementara dalam proses klarifikasi oleh Panwas. 

"Kalau memang terjadi seperti itu maka kami akan mempelajari kesalahannya dimana.  Yang jelas,  KPU tidak pernah memberikan kebijakan atau arahan seperti itu. Yang namanya coklit adalah tugas PPDP dan itu sudah disampaikan lewat Bimtek PPDP,"tukas Tinangon.(win)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment