Berita Terbaru

Monday, December 4, 2017

Kisruh APBD, Welty angkat bicara
by yunita Cantik - 0

Lolak SMCom—Bukan hanya tidak mau menandatangani berita acara yang disodorkan oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmong. Welty Komaling juga tidak mau menanggapi issu miring yang menyudutkan dirinya selaku Ketua Dekab Bolmong. Namun, Welty tetap bersikukuh jika apa yang dilakukannya adalah benar dan tidak mau terjebak dalam kesalahan yang disebabkan sejumlah oknum. Kepada SwaraManado.com Welty menjelaskan kronologi bagaimana dirinya tidak memimpin paripurna penetapan APBD tahun 2018. “Saat itu saya memang sudah kecewa, bagaimana tidak. Saya tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Bukan saya tidak melibatkan diri tapi saya sengaja tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RAPBD. setelah saya sampai di kantor, saya hendak menganti baju saya, namun apadaya, baru saja mau ganti baju, lagu Indonesia raya sudah terdengar,” kata Welty.
Ketua Dekab BM
Welty Komaling SE MM
Welty tidak memungkiri jika dirinya terlibat dalam proses pembahasan KUAPPAS hingga Paripurna tahap I. tapi dengan lantang Welty membantah jika dirinya memberikan delegasi kepada salah satu pimpinan dewan untuk memimpin pembahasan hingga paripurna tingkat II. “Proses yang saya ikuti hingga Paripurna tahap I. namun untuk pembahasan selanjutnya ditingkat komisi hingga finalisasi antara TAPD dan Banggar, saya tidak dilibatkan. Padahal disitu ada agenda-agenda yang sangat prinsip, yang perlu kami ketahui selaku pimpinan exovisio. Yang jelas, saya tidak pernah mendelegasikan palu ketua kepada siapapun. Dengan argumentasi bukan kita egois, bukan kita menghalang-halangi. Tapi ada apa disitu, kenapa harus buru-buru, Apa ada yang ditakuti jika saya tahu,” jelasnya.
Tidak mau membubuhi tandatangan di berita acara. Namun, kata Welty, dia sudah mendapat dukungan yang jelas dan pasti dari Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut. Hal itu dilakukan agar dirinya selaku ketua, tidak salah melangkah dan mengambil keputusan yang dari awal dianggapnya sudah salah. “Konsultasi dari Pemprov sudah dilakukan dan hasilnya, mereka mengatakan jika terjadi, itu melanggar aturan. tidak ada tandatangan saya selaku pimpinan banggar exovisio,” kata Welty.
Welty juga merasa perlu kembali menjelaskan tata tertib yang berlaku dalam penyusunan, pembahasan hingga paripurna APBD. “Menyangkut penjadwalan, tidak ada lewat dari hari kerja yakni hari jumat. Tapi yang mereka lakukan adalah dihari libur Sabtu dan Minggu. Ini ada apa? Seharusnya masyarakat bisa menilai sendiri,” imbuh Welty.
Welty juga membenarkan jika pembahasan RAPBD di tingkat Komisi berjalan singkat. Sedangkan alasannya kata Welty, silahkan bertanya kepada setiap ketua Komisi dan TAPD. “Misalnya pembahasan di Komisi I, mulai jam 12 selesai jam 1. Masuk akal tidak pembahasannya? Kenapa secepat itu, kenapa buru-buru, ada apa,” ujarnya.
Untuk devisit anggaran yang berubah dan tanpa penjelasan kata Welty, sangat menjadi persoalan kepada dirinya, “Berkurangnya kenapa. Kami tidak tahu. Dalam berita acara 16 Miliar, tapi kemudian berubah 8 miliar. Jika terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah Kami selaku Ketua Dewan dan juga Ibu Bupati selaku Pimpinan daerah,” katanya membeberkan jika ada juga sejumlah Anggota legislative yang menanyakan posisi deficit yang berkurang. “Sebagian kaget dan bertanya, karena tahunya Rp 16 miliar, bukan Rp 8 miliar,” pungkasnya. (Tr2)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment