Berita Terbaru

Monday, December 4, 2017

Kisruh APBD Bolmong, Polres didesak periksa TAPD
by yunita Cantik - 0

Lolak—Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang terjadi di Kabupaten Bolmong, mendapat perhatian sejumlah pihak. Salah satunya dari Aktivis anti korupsi Bolaang Monondow Raya (BMR), Yakin Paputungan. Menurut Yakin, keruhnya situasi bisa menjebak sejumlah oknum, termasuk Bupati dan Ketua Dewan Bolmong. hal ini karena, Bupati dan Ketua Dekab Bolmong adalah yang paling bertanggung jawab dalam pengesahan dan pelaksanaan APBD. Sehingga kata Yakin, baik eksekutif dan legislative sepatutnya kembali melihat dasar pelaksanakaan pemerintahan termasuk peraturan penyusunan APBD. “Dengan penolakan dari Ketua Dekab Bolmong menandatangani APBD Bolmong, sudah nyata bahwa terjadi kesalahan dalam tubuh APBD Bolmong tahun 2018. Ini sangat disayangkan. Sehingga kenapa harus kembali menilik Permen 33 tahun 2017  tentang pedoman penyusunan APBD 2018,” kata Yakin sembari menyampaikan agar Bupati Bolmong bisa menempatkan diri dalam kisruh yang terjadi masa ini. “Bupati harus bisa memilah antara masalah internal dewan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah,”tambah Yakin Siang tadi.
Agar mendapat kejelasan, Yakin pun mendorong pihak berwajib yakni Polres Bolmong untuk segera melakukan proses penyelidikan kisruh APBD Bolmong tahun 2018, dengan memeriksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), trio Pimpinan Dekab dan banggar Dekab Bolmong. “perlu diperhatikan. Bahwa ini adalah pintu masuk bagi pihak hukum. kenapa? agar tidak terjadi lagi penyusunan ABPD yang improsedural. Deficit anggaran juga menjadi kata kunci permasalahan APBD, karena Ketua Dewan menuding pihak Eksekutif dalam hal ini TAPD secara sepihak melakukan perubahan dibeberapa SKPD, dengandugaan kuat, adanya markup,” tukas Yakin.
yakin juga membenarkan pernyataan Sekkab Bolmong Tahlis Gallang SIP MM, terkait Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Namun menurutnya, dalam hal penyusunan APBD, baik legislative dan eksekutif patut mematuhi Peraturan Menteri tersebut. “Kami mencurigai ini ada udang dibalik batu. Untuk mencelakai Bupati selaku pelaksana hasil APBD yang disahkan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,” kata Yakin lanjut menambahkan terkait aplikasi e-planning dan e-budgeting adalah sesuatu yang bisa menjadi alat mempermudah fungsi pengawasan bagi Dekab Bolmong “Akan tetapi, tidak boleh melakukan keputusan secara sepihak termasuk merubah nominal. Jadi pemda jangan salah kaprah,” imbuh Yakin. (Tr2).

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment