Berita Terbaru

Tuesday, November 14, 2017

Yakin : Statement Kapolres didukung UU
by yunita Cantik - 0

Kotamobagu--Pernyataan Kepala Kepolisian Resort (Kapolrest) Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk menjadikan Pertambangan Illegal (Peti) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dihadapan sejumlah awak media belum lama ini, dinilai tepat. Pasalnya menurut aktivis anti korupsi diwilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) Yakin Paputungan, bahwa hal tersebut dibolehkan oleh undang-undang. "Untuk Block bakan dan Peti lainnya diwilayah BMR sudah terpenuhi untuk syaratnya. Karena sudah ada aktivitaa pertambangan selama dua tahun. Kemudian ada material batu ada kandungan emas dengan nilai jutaan ton," kata Yakin. 
Yakin Paputungan (kiri)
Kapolres BM, AKBP Gani V Siahaan
Menurutnya pun, Peti di sejumlah wilayah termasuk Peti block bakan dan wilayah lainnya, sudah lama menjadi sorotan publik untuk dilakukan penertiban. Tapi sejauh ini, tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmong,  Pemprov sulut dan aparat penegak hukum. "Jika memang ada rencana atau upaya penutupan paksa oleh Pemerintah dan aparat. Ditakutkan akan ada gejolak yang timbul, karena sebagian masyarakat BMR saat ini, mengantungkan hidupnya di peti tersebut," terang Yakin, pagi tadi saat bersua di salahsatu rumah kopi di Kotamobagu. 
Menyikapi hal ini. Gubernur Sulut Olly DondoKambey, harus memberi solusi terbaik kepada masyarakat BMR. "Dengan menerbitkan ijin usaha WPR. Hal ini juga untuk mengantisipasi masyarakat terhindar dari jeratan hukum ketika ada penertiban peti," ujar Yakin. 
Diketahui, UU RI Nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, pasal 158,  berbunyi ancaman bagi pelaku peti.  "Dapat diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Sehingga persoalan ini perlu adanya tanggapan serius dari Gubernu Sulut. Ini juga untuk menindaklanjuti intruksi presiden dalam rapat terbatas diistana negara. Tujuh point diantaranya penertiban Peti dan solusi yang harus diambil pemda setempat," tukas Yakin. 
Yakin juga menambahkan, bahwa ini dampak positifnya bagi pemerintahan Joko Widodo yang akan memasuki tahun politik 2019. "Timbal baliknya, masyarakat BMR pasti suka akan kebijakan Pemerintah yang pro rakyat," tutup Yakin. (tr2). 
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment