Berita Terbaru

Thursday, October 5, 2017

Kesbangpol minta pers sajikan berita yang lebih berimbang
by fadjrin haryanto - 0

PERTEMUAN wartawan dengan Sekda Minut, Kepala Badan Kesbangpol dan Kabag Humas Minut.(foto: glen/smcom)

AIRMADIDI, SMCOM--Munculnya pemberitaan-pemberitaan yang seakan melemahkan Pemkab Minut dalam beberapa pekan terakhir ini di mata masyarakat, langsung mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minut, Marthino Dengah.

Untuk itu, Dengah meminta agar pers terlebih wartawan biro Minut untuk lebih berimbang dalam melakukan pemberitaan untuk masyarakat. "Pers harus jeli dalam melakukan pemberitaan agar tidak menimbulkan opini negatif ke masyarakat. 

Artinya berita yang bisa dikatakan menyimpang harus ada klarifikasi atau hak jawab dari yang akan bersangkutan," ujar Dengah dalam pertemuan dengan wartawan biro Minut di ruang Sekda Minut, Kamis (5/10).

Menurut Dengah, media cetak maupun elektronik merupakan sarana pemerintah untuk menunjukkan program-program pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat. 

Dan tanpa publikasi maka usaha pemerintah pun akan sia-sia. "Intinya pemberitaan saat ini mulai memanas dan itu jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan sekarang ini," tambah Dengah.

Sementara itu, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu MA pun meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti oleh Humas Pemkab Minut. "Koordinasi antara Pemkab melalui Humas Minut dan wartawan itu harus jalan. Jadi saya minta Humas lebih proaktif lagi," tandas Kuhu.

Dalam rapat itu, wartawan dan Pemkab Minut saling shaering pendapat terkait pemberitaan, agenda kepala daerah hingga menyangkut anggaran serta soal tugas Humas Minut.

Oleh Kabag Humas Pemkab Minut, Styvi Watupongoh mengakui jika pihaknya masih banyak kekurangan yang akan dibenahi. "Memang sata akui kami masih banyak kekurangan dan itu akan kita benahi sama-sama agar kedepan kerjasama dengan wartawan bisa berjalan optimal lagi," jelasnya.

Terkait pemberitaan, Watupongoh pun mengharapkan kiranya ada konfirmasi yang layak sebelum diberitakan. "Asas praduga tak bersalah itu harus kita kedepankan. Jadi konfirmasi atau hak jawab wajib dilakukan wartawan. Jika tidak bisa melalui Humas, kan bisa melalui SKPD yang bersangkutan," tambahnya.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment