Berita Terbaru

Monday, September 18, 2017

Sengketa lahan kantor Deprov seret mantan Gubernur Sulut?
by fadjrin haryanto - 0

PROSES pembangunan gendung DPRD Sulut yang terletak di Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget dimulai sejak Tahun 2013, pada waktu itu seperti diketahui bersama posisi Gubernur Sulut berada di bawah kendali Sinyo H Sarundajang.(foto: ist)


MANADO,SMCOM--Sengketa lahan yang dibangun Gedung DPRD Sulut, kuat dugaan nampaknya akan menyeret para pejabat, mantan pejabat dan bahkan mantan petinggi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, jika nantinya perkara ini dimenangkan oleh penggugat. 

Dugaan ini pasti bakal terungkap, karena dari  fakta persidangan dimana sementara bergulir tak bisa  dipungkiri, yakni proses pembangunan gendung DPRD Sulut yang terletak di Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget dimulai sejak Tahun 2013, pada waktu itu seperti diketahui bersama posisi Gubernur Sulut berada di bawah kendali Sinyo H Sarundajang (SHS).

Menariknya lagi, indikasi adanya korupsi di tahap I pembangunan gedung DPRD Sulut berbanderol Rp32 miliar itu, telah menjadi konsumsi publik. Namun pihak aparat penegak hukum tak mampu mengusut tuntas. Diduga, sudah di intervensi. Akhirnya sejumlah oknum pejabat yang diduga turut berperan dalam memuluskan aksi korupsi pembangunan tahap I, tak tersentuh. 

Akan tetapi, hal ini pun akhirnya muncul ke permukaan begitu persoalan lahan yang  di bangun gedung tersebut, dipermasalahkan, dan digugat oleh ahli waris alm Andries Alexander Maramis, yakni Peggy Wakkary. 
Dimana, Wakkary melalui Penasehat Hukumnya, Advokat Steven Gugu, telah menggugat perdata pihak Pemprov Sulut, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Minahasa Utara BPN Kota Manado, dan Pemkot Manado terkait sengketa tanah tempat dibangunnya gedung DPRD Sulut yang baru.

Irnonisnya lagi, dalam persidangan pihak tergugat sama sekali tak mampu menghadirkan bukti sertifkat kepemilikan tanah ke Majelis Hakim. Sementara itu, pihak penggugat telah berhasil menghadirkan saksi menguatkan terkait kepemilikan lahan yang disengketakan. Bahkan, saksi telah membuktikan di hadapan Majelis Hakim kalau sebagian lahan memang telah dibelinya dari pihak penggugat dan bukan dari Pemprov Sulut atau pihak lain.

Diketahui, Wakkary mengajukan gugatan kepada pihak-pihak terkait, karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Kairagi I seluas 6,2 hektar atas nama tergugat I, pada dasarnya adalah tanah milik penggugat sebagai warisan dari orangtua/oma/nenek penggugat, yakni Sarah Cornelie Maramis. 

Dimana, tanpa sepengetahuan pengggugat, tanah tersebut malah digunakan untuk mendirikan gedung DPRD Sulut yang baru.  Adapun landasan tanah warisan penggugat mengacu pada Surat Tanah Adat Pasini Nomor 150 Resgister Negeri Kairagi/Kaiwatu seluas kurang lebih 114 Tek-tek atau kurang lebih 40 hektar, yang diterbitkan tahun 1916, yaitu peninggalan dari alm. Andries Alexander Maramis kepada Sarah Cornelie Maramis (almarhumah/oma penggugat). 

Dalam surat tanah adat tersebut, disebutkan secara jelas yang menjadi batas-batas wilayah, untuk bagian Utara batasnya jalan, bagian Timur batasnya sungai, bagian Selatan Jalan Raya Manado Kema (sekarang disebut Manado-Bitung), dan bagian Barat sungai atau kuala kering. 

Selain itu, penggugat turut menerangkan kalau kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum Andries Maramis, baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua telah tertuang dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 19 September 1965. Surat itu dibuat dihadapan notaris BA Lomban. Bagaimana kelanjutan perkara sengketa tanah ini, hingga saat ini masih terus didalami Majelis Hakim.(rees)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment