Berita Terbaru

Thursday, September 14, 2017

Ada permainan oknum pejabat Pemprov di kasus gugatan perdata lahan Kantor DPRD Sulut?
by fadjrin haryanto - 0

pihak tergugat saat menghadirkan saksi Kepala Lingkungan (Pala) setempat dihadirkan di persidangan.

MANADO, SMCOM---Perkara perdata sengketa tanah DPRD Sulut, kembali bergulir Pengadilan Negeri Manado Kamis (14/9) kemarin. Dalam sidang kali ini, kuat dugaan adanya pelanggaran hukum di kalangan pejabat Pemprov Sulut telah mencuat, dan bakal menjadi referensi menarik untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, ke kasus korupsi.

Apalagi, ketika pihak Pemprov ngotot memonopoli lahan milik penggugat sebagai tanah Negara, dengan memainkan peran ‘mafia tanah’ menggandeng pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nah muncul fakta menarik ketika pihak tergugat yakni Pemerintah Kota Manado (Pemkot), dan Pemprov Sulut mennghadirkan saksi Kepala Lingkungan (Pala) setempat dihadirkan di persidangan.

Dimana, saksi mengaku kalau lahan kantor DPRD Sulut memang milik pemerintah dan memiliki sertifikat. Hanya saja ketika Penasehat Hukum penggugat, Advokat Steven Gugu menanyakan apakah saksi pernah melihat bukti otentik kepemilikan lahan, saksi justru mengaku tidak pernah melihat.

Dikatakan saksi, dirinya hanya mendengar bahwa sertifikat tersebut berada pada tangan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut.
Janggalnya lagi, ketika ditanya mengenai batas-batas tanah, saksi mengaku kalau hal tersebut diketahuinya dari orang lain. Dan bukan dari sertifikat. Sehingga akhirnya, keterangan saksi ini tidak menguatkan pihak tergugat.

Akan hal ini, pihak penggugat Peggy Wakkary, yang merupakan keturunan langsung Andries Alexander Maramis, ketika dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan usai persidangan menjelaskan, dirinya sempat bertemu Gubernur Sulut Olly Dondokambey, untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Namun, Olly menegaskan, dirinya tidak bisa mengintervensi permasalahan tersebut. Dan mengarahkan agar sengketa lahan di Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget dituntaskan melalui jalur hukum. Mengingat, kasus tersebut muncul sebelum dirinya memegang jabatan sebagai Gubernur Sulut.

Pada sidang sebelumnya, diketahui kalau pihak penggugat sempat dikuatkan begitu saksi yang dihadirkan penggugat membenarkan posisi kepemilikan lahan penggugat. Dengan menjelaskan bahwa dirinya sempat membeli sebagian lahan dari penggugat, dan bukan kepada Pemprov Sulut.
Dari data yang dimiliki, perkara perdata terkait tanah yang didirikan sebagai Kantor DPRD Sulut yang baru ini, telah menyeret beberapa pihak sebagai tergugat. Di antaranya, pihak Pemprov Sulut, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Minahasa, BPN Kota Manado, Pemkot Manado.

Dimana, dalam gugatannya, penggugat Peggy menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Kairagi I seluas 6,2 hektar atas nama tergugat I, pada dasarnya adalah tanah milik penggugat sebagai warisan dari orangtua/oma/nenek penggugat, yakni Sarah Cornelie Maramis. Dimana, tanpa sepengetahuan pengggugat, tanah tersebut malah digunakan untuk mendirikan gedung DPRD Sulut yang baru.

Adapun landasan tanah warisan penggugat mengacu pada Surat Tanah Adat Pasini Nomor 150 Resgister Negeri Kairagi/Kaiwatu seluas kurang lebih 114 Tek-tek atau kurang lebih 40 hektar, yang diterbitkan tahun 1916, yaitu peninggalan dari alm. Andries Alexander Maramis kepada Sarah Cornelie Maramis (almarhumah/oma penggugat). Dalam surat tanah adat tersebut, disebutkan secara jelas yang menjadi batas-batas wilayah, untuk bagian Utara batasnya jalan, bagian Timur batasnya sungai, bagian Selatan Jalan Raya Manado Kema (sekarang disebut Manado-Bitung), dan bagian Barat sungai atau kuala kering.

Selain itu, penggugat turut menerangkan kalau kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum Andries Maramis, baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua telah tertuang dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 19 September 1965. Surat itu dibuat dihadapan notaris BA Lomban. Bagaimana kelanjutan perkara sengketa tanah ini, hingga saat ini masih terus didalami Majelis Hakim.(rees)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment