Berita Terbaru

Wednesday, August 2, 2017

Muscab Demokrat Talaud berpotensi cacat hukum
by fadjrin haryanto - 0

Ketua BPOKK DPP-PD Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo memukul Tetengkoren sebagai penanda dibukanya Muscab III DPC-PD se-Sulawesi Utara yang digelar secara serentak di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kota Manado, Selasa malam (1/8). (Foto: MCPD/Kardi/http://www.demokrat.or.id/ist)


MANADO, SMCOM.-Perhelatan akbar Partai Demokrat Talaud yang berlangsung hari ini di Four Point Manado, disinyalir melahirkan konflik. Pasalnya, dari penelusuran media ini, ada Pengurus Anak Cabang yang ternyata merupakan Kepala Desa aktif di Wilayah Kecamatan Melonguane Timur. Ditengarai Ketua PAC Melonguane Timur yakni Marison Aiba, sampai hari ini masih merupakan Kepala Desa Tule Timur, yang mana hal ini sudah merupakan pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2014.

Aktivis muda Talaud Andy Pusut menegaskan, sesuai undang-undang dimaksud, tidak dibenarkan seorang kepala desa untuk menjabat sebagai pengurus partai politik. "Indikasi pelanggarannya sangat kuat disini. Artinya Partai Demokrat Talaud bersikap tidak cerdas, karena memaksakan seseorang yang sementara menjabat Kepala Desa untuk jadi Pengurus Partai di tingkat anak cabang. Dan cenderung dalam penilaian saya, motivasinya demi memuluskan langkah salah satu kandidat yang maju dalam bursa ketua DPC Demokrat Talaud. Dan ini merupakan langkah mundur bagi partai sekelas Demokrat" cetus Pusut, Rabu (2/8) .

Sementara sumber dari lingkup Bagian Pemerintahan Setdakab yang berhasil dihubungi, membenarkan jika nama MA merupakan Kepala Desa Tule Utara. "Benar yang bersangkutan atau nama yang dimaksud saat ini adalah Kades Tule Utara. Dan perintah undang-undang tidak dibenarkan seorang Kades juga menjadi pengurus partai politik. Tapi kami akan melakukan cek dan ricek lagi untuk memastikannya," ungkap sumber.

Terpisah Camat Melonguane Timur Nelwan Maloring menyatakan, sudah ada penegasan kepada seluruh pejabat di wilayahnya termasuk para kepala desa untuk menaati UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Mereka harus memilih menjadi kepala desa atau tetap sebagai pengurus partai politik, hal itu juga sudah disampaikan kepada yang bersangkutan" tegasnya.(den)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment