Berita Terbaru

Friday, August 11, 2017

Menyoal Utang Negara: Produktif atau Konsumtif
by fadjrin haryanto - 0

(ilustrasi: ist)


Oleh:
Agung Virdianto*

Abstrak:
Munculnya kekhawatiran sebagian pihak terkait dalam pengesahan APBN-P 2017 terjadinya pergeseran angka defisit anggaran APBN 2017 yang semula adalah 2,41 meningkat lagi saat pengesehan APBN-P 2017 menjadi 2,92 persen. Atau terjadinya penambahan defisit mencapai Rp 67 triliun dari angka semula Rp. 330 triliun menjadi Rp 50 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah  akan memproyeksikan lagi penambahan utang baru sekitar Rp. 67 triliun sehingga potensi penambahan utang negara  meningkat menjadi Rp. 330 triliun atau naik 20 persen dari APBN-P 2017. Berdasarkan kelompok peminjam, peningkatan ULN tersebut dipengaruhi oleh lebih kecilnya kontraksi pertumbuhan ULN swasta pada kuartal I-2017, yaitu sebesar -3,6 persen (yoy) dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar-5,5 persen (yoy). Mencermati kondisi utang tersebut, BI mencatat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2017 tercatat relatif stabil di kisaran 34 persen. Fenomena negara pengutang sudah disandang pemerintah RI sejak pemerintahan era Orde baru sampai dengan sekarang sehingga sering memunculkan kekeliruan opini utang negara. Pertanyaan apakah di era pemerintahan Jokowi – JK tidak boleh berutang untuk menutupi defisit anggaran yang selama ini digunakan investasi publik jangka panjang?
Kata kunci : utang negara, strategi menutup defisit, investasi publik.

OPINI UTANG NEGARA

Masyarakat Indonesia sudah terjebak dengan bahasa verbal utang negara yang dikhawatirkan untuk tetap terus menumpuk dan menjerat bangsa ini dalam pusaran utang yang tak berkesudahan. Padahal utang dinegara manapun menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan semangat membangun fondasi ekonomi suatu negara. Syarat utama menggerakkan roda ekonomi dan mengendalikan inflasi adalah dengan membangunan infrastruktur yang terintigrasi. Untuk mewujudkan infrasturktur terintegrasi tersebut diperlukan dana yang sangat besar. Di era pemerintahan Orde Baru, utang dipergunakan oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur jalan Trans Jawa karena menjadi pusat industri. Periode pemerintahan Jokowi sebagian utang dipergunakan untuk membangun infrastruktur Tol Laut. Artinya pemerintah RI memiliki strategi dalam membangun struktur ekonomi dengan dua tahap multiplayer efek menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui perkuatan infrastuktur darat dan terkini perkuatan infrastruktrur kelautan dengan pencanangan Tol Laut yang masuk dalam program IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pertanian) serta di sektor pendidikan dan kesehatan, yang kesemuanya tersebut tersentuh instrumen utang untuk pembiayaan sektor-sektor produktif.

Pembiayaan untuk infrastruktur darat agar terkoneksi koridor pusat pertumbuhan ekonomi dan publik di Pulau Jawa mustahil dapat terwujud di era Orde Baru kalau mengandalkan sumber keuangan murni dari APBN tanpa stimulus bantuan lembaga keuangan internasional membangun jalan Trans Jawa. Utang dapat memiliki dua fungsi yaitu dapat mempercepat pembangunan dan mempercepat manfaat. Mungkin jika pemerintahan di era Orde Baru alegeri dengan utang,sampai saat ini belum dapat terwujud kedua fungsi tersebut. Hasil utang untuk pembangunan infrastruktur tersebut sampai detik ini masih terus dirasakan masyarakat, utangnya sudah dapat ditutupi bahkan kapitalisasi margin sudah dapat dialihkan ke pembangunan sektor produktif lainnya. Adanya perbedaan pendana penyedia utang di era Orde Baru dengan di era Pemerintahan Jokowi adalah Aktor yang memberikan pinjaman. Era sebelumnya dikucurkan oleh lembaga peminjam internasional seperti CGI dan IMF tapi di era sekarang Goverment to Government yang tingkat resikonya masih rendah bila dibandingkan dibawah rejim lembaga moneter internasional. Lantas apa yang keliru terhadap pemberi utang dan pihak pengelola utang tersebut di era ini?.

Beban utang tidak dapat hanya dilihat dari aspek politis dari pemerintah yang berkuasa yang dianggap melakukan kapitalisasi utang, tetapi Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dalam pengelolaan utang dan sangat hati-hati tercermin diterbitkannya sejumlah regulasi dari Kementerian Keuangan untuk pengawasan utang. Kemampuan Indonesia dalam mengatasi persoalan utang adalah potensi sumber daya alam Indonesia yang tidak perlu diperdebatkan lagi baik yang didalam tanah atau diluar lapisan tanah baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk di ekspor. Selain itu, jumlah penduduk yang besar (demographic factor) berdasarkan penelitian Morgan Stanley (2015) dari basis data yang dikumpulkan bahwa, pada tahun 2035 Indonesia akan menjadi negara yang tingkat produktifitas tenaga kerjanya paling tinggi. 

Pasalnya rasio antara orang yang bekerja (usia produktif) dan orang yang menganggur (usia tidak produktif) akan semakin membesar. Hal ini menunjukkan beban orang bekerja untuk mensubsidi orang menganggur relatif kecil. Jumlah tenaga kerja yang produktif dipastikan berdampak pada tingkat permintaan dalam negeri akan tinggi. Semua penduduk yang memiliki penghasilan merupakan pangsa bagi sektor produksi. Lebih jauh prediksi berdasarkan kekuatan nasional dan jumlah penduduk tersebut, kekuatan ekonomi Indonesia apabila digabungkan dengan Tiongkok dan India akan menjadi raksasa yang sangat penting posisinya dalam konstelasi perekonomian global.

Untuk mencapai target tersebut Indonesia secara bertahap membangun kekuatan infrastruktur baik darat maupun laut. Anggapan utang akan membebani anak cucu dapat terpatahkan dengan kerja nyata dalam instrumen pembiyaan pembangunan sektor produktif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, sepanjang rasio utang terhadap PDB masih dalam batas wajar, utang tidak akan membebani anggaran negara. BI mencatat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2017 tercatat relatif stabil.

KERJA KERAS MENGATASI 
DEFISIT ANGGARAN 

Pemerintah era Jokowi – JK seperti era pemerintahan sebelumnya sudah bekerja keras dalam persoalan pembiayaan pembangunan ekonomi bangsa agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya kedepan, karena negara diciptakan untuk eksis selamanya. Dengan begitu, banyak skenario bagi negara untuk mengatasi defisit anggaran agar pos utang diperkecil dengan beragam upaya terobosan untuk menopang laju pembangunan. Sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma negatif utang pemerintah. Mencermati kerja keras dan nyata pemerintah agar memperkecil utang agar defisit anggaran tidak melebar, tercermin di awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, sudah melakukan pemangkasan anggaran subsidi BBM yang selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran karena yang banyak menikmati subsidi tersebut kelas menengah keatas. 

Efek positifnya pemerintah dapat menghamat sekitar Rp 100 triliun (total anggaran subsidi BBM sesuai APBN 2014 sebesar Rp 210,7 triliun), pengalihan pos anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, pencetakan sawah baru, menambah besaran anggaran ke desa-desa dan  membiayai kartu berbasis pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastutimelakukan kerja nyata mengatasi kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor laut terkait aktivitas illegal fishing, yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh Pemerintah sebelumnya. Bahkan dari laut pula kita bisa memperoleh banyak pemasukan PNBP sebesar Rp 25 triliun per tahun dengan cara pungutan terhadap kapal-kapal berbendera asing di atas 30 Gross Ton (GT). Potensi laut kita sangat besar yang setiap tahun berkontribusi Rp 1.710 triliun per tahun dari beragam pos pemasukan dari sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industri maritim, dan jasa kelautan.

Langkah yang super hebat pemerintah dalam memberantas mafia minyak dan gas yaitu anak Pertamina bernama Petral yang puluhan tahun eksis menggerogoti keuangan negara. Efek positifnya pemerintah dapat menghemat anggaran Rp 11 triliun dengan pembelian langsung minyak dengan pemerintah Anggola. Dan terkini yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan UU Tax Amesty dengan hasil mencapai Rp 4.855 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun. Adapun jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun. Walaupun belum mendekati capaian target, tetapi program Tax Amesty di Indonesia sudah sangat berhasil bila dibandingkan di beberapa negara lainnya yang serupa melakukan upaya terobosan tersebut. Keberhasilan program Tax Amnesty membuka akses pemerintah mengindentifikasi data yang lebih akurat untuk melakukan langkah pengawasan, penagihan dan pengekkan hukum. Sementara itu, sektor-sektor lainnya yang belum pernah disasar oleh pemerintah sebelumnya khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak akan diprioritaskan untuk dikenakan di sektor kehutanan dan pertambangan energi, seperti yang telah dilakukan Susi Pudjiastuti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BABAK BARU ERA TOL LAUT

Masih adanya kekeliruan opini yang menilai beban utang, yang hal ini tidak bisa dilihat semata dari jumlahnya saja, tetapi juga harus dilihat dari out put jangka panjang yang berfungsi kecepatan pembangunan dan kecepatan manfaat. Impian pemerintah dalam mempercepat keseimbangan dan manfaat pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur darat dan laut melalui Tol Laut, membuktikan prediksi jauh kedepan bangsa Indonesia siap menjadi kekuatan Macan Asia seperti yang diprediksi Morgan Stanley (kekuatan berbasis SDA dan jumlah penduduk produktif) oleh karena itu, urgensi Tol Laut diyakini akan menekan biaya pengangkutan, sehingga di satu sisi meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, di sisi lain memperkecil kesenjangan harga barang konsumsi antar kota se–Indonbesia dan lebih potensial lagi kapitalisasi modal tenaga kerja. Kekuatan infrasturktur Tol Laut, belum pernah dipikirkan era pemerintahan sebelumnya. Dari 134 negara, menurut Global Competitiveness Report 2009-2013, daya saing pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke-77, sedikit meningkat dari posisi 2012 yang berada di urutan ke-104. Namun, posisi Indonesia itu kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kelemahan pelabuhan di Indonesia terletak pada kualitas infrastruktur. jika program Tol Laut ini berjalan sesuai dengan konsepnya maka akan berdampak pada membaiknya tata niaga komoditi, perputaran barang dan jasa sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata yang pada akhirnya memperluas lapangan kerja serta menciptakan kesejahteraan rakyat.

Tol Laut adalah sektor unggulan (key sector) yang memiliki peranan yang relatif besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam mewujudkan investasi jangka panjang infrastruktur tersebut, Direktur Transportasi BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan(PPN)/Bappenas memastikan proyek Tol Laut untuk 5 tahun ke depan membutuhkan suntikan modal sekitar Rp 700 triliun. Sebanyak 24 pelabuhan akan terkoneksi pada 2016 hingga 2017, Tol Laut sudah jalan pada Februari 2015. Namun demikian, pelayanan yang diberikan masih sebatas pelayaran jarak pendek (short sea shipping) dengan kapal-kapal kecil, misalnya untuk Papua melayani rute Sorong ke Waisai. Ada juga Surabaya ke Makassar. Nilai investasi yang sangat besar tersebut tidak dapat ditutupi oleh APBN 2017 sebesar Rp1.750,3 triliun. Tugas pemerintah saat ini membangun rumah besar untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk saat ini saja tapi jangka panjang, oleh karena itu instrument pembiayaan melalui utang dialokasikan di sektor produktif tapi bukan konsumtif. Kerja bersama dan nyata.(*Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan Ilmu Ekonomi-Politik)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment