Berita Terbaru

Sunday, August 6, 2017

LSM MJKS minta Kejati Sulut seriusi dugaan kasus proyek Pembangunan Auditorium Politeknik Manado
by fadjrin haryanto - 0

NAMPAK atap auditorum Politeknik yang ambruk.(foto: ist)

MANADO,SMCOM-Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (LSM MJKS) meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara agar menseriusi Dugaan kasus proyek Pembangunan Auditorium Politeknik Manado berbandrol 90 miliar.Ini dibuktikan dengan Laporan LSM MJKS ke Kejati Sulut dengan surat bernomor 0018/MJKS/SLT/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017
Ketua LSM MJKS Stenly Towoliu dalam laporannya mengungkapkan dalam pengerjaan proyek tersebut telah terjadi kesalahan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dari pihak kontraktor yang menurut MJKS pekerjaan tidak sesuai dengan sepsifikasi teknis dalam kontrak, kemudian kesalahan pengawasan pekerjaan yang mengakibatkan runtuhnya sebagian atap dan dinding bangunan, yang menimpa bagian dalam bangunan dan merusak balkon bagian depan, plafond, dinding samping (pasangan bata, jendela kaca), juga merusak lantai bagian dalam (karpet), serta kerusakan instalasi dan peralatan mekanikal dan elektrikal, yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya (KSO) tahun anggaran 2015.

Selain itu, MJKS juga menyoroti keberadaan Kepala ULP Politeknik Maxi Donal Gahung yang menurut MJKS adalah seorang mantan narapidana kasus korupsi pengadaan computer di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Ironinya sesuai informasi terangkum selama mendekam dalam penjara yang bersangkutan masih menerima gaji. Jelas ini bertentangan sebagaimana termaktub dalam perpres 54 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sebagaimana bunyi pada pasal 17 (1) anggota kelompok kerja ULP, pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan  sebagai berikut: a. Memiliki integritas disiplin tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat pengadaan, f. Memiliki sertifikat keahlian pengadan barang/jasa sesuai dengan kompentensi yang dipersyaratkan,g. Menandatangani pakta integritas.
 
(foto: istimewa)
 
Di dalam laporannya MJKS juga menyoroti adanya pemotongan gaji seluruh security/satpam selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan juli s/d desember 2016 oleh kasubag keuangan Terina Katuuk dan bendahara dan Pembayaran honor anggota ULP tahun 2016, masa kerja sampai bulan Agustus 2016, tetapi menggunakan SK ULP bulan September 2016.
"Kami merasa perlu pihak Kejati Sulut segera melakukan tindakan penyelidikan dengan membentuk tim pencari fakta atas laporan kami ini. Kami juga menyertakan bukti foto kondisi terakhir bangunan Auditorium, yang mana saat kami turun lokasi, bangunan sedang diperbaiki. kuat dugaan konstruksi bangunan saat ini sudah jauh berbeda dengan yang tertera di RAB.Intinya LSM MJKS mendesak kejati sulut segera menuntaskan laporan ini, adanya MOU antara kejati dengan politeknik bukan satu alasan jika ada laporan ataupun temuan lantas tidak diseriusi. selain dilaporkan ke kejati sulut, kami  juga akan membawa temuan ini ke Kementrian BUMN," tutup Stenly.(efh)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment