Berita Terbaru

Tuesday, August 22, 2017

Bupati Minut masuk pokok perkara di Kasus pemecah ombak likupang?
by fadjrin haryanto - 0

Kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang Timur, yang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah semakin mendekati babak akhir.

MANADO,SMCOM-Kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang Timur, yang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah semakin mendekati babak akhir. Hal ini mulai terkuak manakala sejumlah wartawan dengan pelapor utama kasus tersebut yakni ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat jaring Korupsi Sulawesi Utara (MJKS) Stenly Towoliu, melakukan klarifikasi langsung kepada Kasi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati Sulut, Lukman Effendy Di ruang kerjanya, Selasa (22/8). 

Effendy yang di lontarkan pertanyaan terkait informasi bakal segera dilakukan penetapan tersangka kasus berbandrol Rp 15 miliar tersebut, membenarkan informasi itu.
"Pekan ini sudah akan ada tersangkanya, dan kami sudah mengantongi beberapa nama sebagai tersangka" ungkap Effendy.

Mendengar pernyataan ini ketua LSM MJKS langsung melontarkan sejumlah pertanyaan, diantaranya dugaan keterlibatan petinggi Minut dalam kasus tersebut."Apakah Bupati Minut masuk dalam daftar nama bakal calon tersangka?" Cecar Towoliu.
"Belum bisa saya jawab, sebab pertanyaan ini sudah masuk pokok perkara" jawab Effendy.

Pelak jawaban ini mengundang reaksi lain dari Towoliu. Menurutnya jika ini sudah masuk pokok perkara, berarti dugaan keterlibatan Bupati semakin jelas."Kalau pertanyaan ini masuk pokok perkara berarti substansi dari laporan kami sudah mengena," tegasnya.

Kembali jawaban yang sama dikemukakan oleh Effendy."Karena sudah masuk pokok perkara, semua bakal terungkap di meja hijau" tutur Effendy sambil tersenyum, dan mengatakan bahwa perkara korupsi tidak berdiri sendiri."Korupsi itu bukan hanya seorang, korupsi itu selalu bersama-sama, sehingga setiap pelaku korupsi akan mendapat ganjarannya sesuai perannya masing-masing, dalam korupsi itu ada yang namanya turut serta melakukan, memberikan perintah, memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi,"terangnya.

Usai bertemu dengan Kasi Dik kepada insan pers Towoliu mengatakan, seyogyanya penyidik Kejati menetapkan tersangka orang yang benar-benar menikmati uang haram dari hasil korupsi itu."Saya berharap yang dijadikan tersangka adalah orang yang menikmati uang haram tersebut, pun terkait peran serta individu sudah jelas bahwa proposal ke BNPB pusat untuk bantuan dana DSP sepengetahuan petinggi Minut," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik Pidsus Kejati Sulut, sudah ada pengakuan dari beberapa saksi bahwa ada uang senilai Rp 9 miliar yang mengalir ke kantong oknum Petinggi Minut.(efh)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment