Berita Terbaru

Monday, July 31, 2017

Terkait dana hibah, Umbase: KPU yang gunakan, masa saya yang harus dipenjara
by fadjrin haryanto - 0

Kepala Inspektorat Minut, Umbase Mayuntu.(foto: dok/sm)

AIRMADID, SMCOM—Permasalahan akan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut sebesar Rp10,4 miliar yang tidak ada laporan pertanggungjawaban, kini berbuntut panjang. Pasalnya, Inspektorat Minut akan dilaporkan oleh KPU Minut ke jalur hukum. Menanggapi adanya upaya hukum dari KPU, langsung ditanggapi oleh Kepala Inspektorat Minut, Umbase Mayuntu. Bahkan Umbase menantang KPU Minut untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. "Silakan mereka (KPU,red) lapor, saya siap dipanggil penyidik soal dana hibah ini. Masa KPU yang gunakan anggaran, lantas saya yang masuk penjara," ujar Umbase.

Dirinya pun menyayangkan sikap KPU yang akan melaporkan masalah dana hibah ini. Sebab menurutnya, sewaktu pemeriksaan lalu, dirinya turut terlibat dalam pemeriksaan. Itupun atas permintaan dari BPK. "Waktu itu BPK kekurangan orang untuk melakukan audit sehingga mereka meminta bantuan saya untuk ikut terlibat melakukan audit," tambah Mayuntu. Anggaran Pilkada Minut 2015 yang dihibahkan Pemkab ke KPU Minut sebanyak Rp18,1 miliar yang diserahkan secara bertahap sebanyak tiga kali. Pertama sebanyak Rp7 miliar, kedua sebesar Rp9,5 miliar dan ketiga Rp1,6 miliar.

Diketahui, pernyataan Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu bahwa dana hibah Rp10,4 miliar ke KPU Minut karena tidak ada laporan pertanggungjawabannya, akan dilaporkan ke pihak kepolisian. "Pernyataan kepala Inspektorat ini sudah menjadi bola liar. Harusnya Inspektorat memeriksa SPJ dana Rp10,4 miliar yang disebutkan tidak ada. Padahal semua SPJ dana hibah Pemkab Minut ke KPU sudah kami masukan atas petunjuk BPK. Tetapi ternyata dari SPJ dana hibah Rp18,1 miliar , tapi hanya SPJ dana Rp9,5 miliar yang diperiksa. Sedangkan sisanya tidak diperiksa karena tidak ada petunjuk untuk memeriksanya. Anehnya justru Kepala Inspektorat mengeluarkan pernyataan Rp10,4 miliar tidak ada SPJ," tukas Ketua KPU Minut Drs Julius Randang beberapa waktu lalu.

Menurut Randang kalau memang dana Rp10,4 miliar itu tidak ada SPJ, berarti selama ini tahapan Pemilukada Minut 2015 lalu tidak jalan. "Kalau SPJ dana Rp10,4 miliar tidak ada berarti tahapan Pemilukada tak ada. Begitu juga pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Minut sampai saat ini pasti juga tidak ada," tandasnya. Dirinya menjelaskan dari hasil kroscek dengan Nestor Moleh selaku Sekretaris KPU dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat pilkada 2015 lalu. Ternyata semua dana hibah Pemkab Minut ke KPU Minut sebesar Rp18,1 miliar, SPJ sudah dimasukan. 

Menurutnya sesuai anjuran BPK semua berkas SPJ harus dimasukan sebelum tanggal 30 Mei 2017 dan pada tanggal 14 April 2017 sudah dimasukan ke Bendahara Bansos sebanyak 4 karung berkas SPJ yang total nilainya sebesar hampir Rp10 miliar. Sebelumnya juga sudah dimasukan SPJ untuk Rp9,5 miliar ke Inspektorat. Tetapi ternyata Inspetorat membuat pernyataan ada penggunaan dana sebesar Rp10,4 miliar belum ada SPJ. Menurut Randang setelah ditelusuri surat yang diserahkan Inspektorat terkait hasil verifikasi SPJ, ternyata untuk SPJ dana Rp10,4 itu memang tidak diperiksa. "Kami maklum kalau SPJ dana Rp10,4 miliar itu tidak diperiksa karena memang tidak ada petunjuk untuk memeriksanya. Tetapi harusnya tidak membuat pernyataan membingungkan dan menjerumuskan kami KPU," ujar Randang seraya menambahkan kalau memang ingin yang terbaik untuk Minut, harusnya mari bersama-sama menyelesaikannya.(lee)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment