Berita Terbaru

Wednesday, July 19, 2017

Terkait Kasus saksi palsu, pernyataan 2 pejabat Polda bertolak belakang
by fadjrin haryanto - 0

Polda Sulut kembali mendapat sorotan terkait kasus kesaksian palsu.(foto: ist)


MANADO, SMCOM-Kasus memberikan keterangan palsu di Pengadilan Negeri Tipikor Manado terkait perkara Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong, yang menyeret MP alias Mursid, sampai saat ini belum ada kejelasannya. Pasalnya perkara yang diperintahkan ketua Majelis Hakim Sugiyanto dalam kasus TPAPD Bolmong, untuk ditangani Polda Sulut, belum juga diproses. Anehnya, ketika dikonfirmasi kepada  Direktur Direktorat Reserses Kriminal Umum (DitReskrimum), Kombes Pol Untung Sudarto mengaku berkas Mursid belum diterima pihaknya. Padahal, berkas tersebut telah diserahkan ke pihak DitReskrimum empat bulan lalu.

Untung saat diwawancarai Senin (17/7) kemarin, di depan Pengadilan Negeri (PN) Manado, tak langsung memberikan penjelasan ketika ditanyai seputar perkembangan berkas Mursid. “Nanti di kantor saja,” katanya. Nah, begitu dikonfirmasi di depan ruangannya, Untung malah memberikan jawaban yang mengejutkan dengan mengatakan kalau berkas Mursid hingga saat ini belum diterima pihaknya. “Belum ada di saya, belum saya terima,” jawab Untung.Nah pernyataan Untung tersebut terbalik dengan pengakuan Kasubdit Tipidkor Polda Sulut, AKBP F Gani Siahaan, yang menerima langsung berkas Mursid dan menyerahkannya ke pihak DitReskrimum untuk diproses. “Berkasnya sudah kita serahkan, ada tanda terimanya kok,” tegas Gani yang berhasil menangani kasus Solar Cell Manado.

Patut diketahui, kasus dugaan sumpah palsu dan keterangan palsu telah menjerat Mursid, berawal ketika Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto tengah memeriksa dan mengadili berkas perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong, MMS alias Marlina. Saat itu, Mursid telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi. Namun, selama proses persidangan berlangsung, Mursid justru tidak proaktif dan dipandang Majelis Hakim telah memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu. Atas hal tersebut, Rabu (29/3) lalu, Majelis Hakim melalui persidangan langsung menyeret Mursid ke ranah hukum, dengan sangkaan telah memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu.

“Memperhatikan pasal 242 KUHP, juncto pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHP, menetapkan, memerintahkan dilakukan penahanan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap saksi Mursid Potabuga atas sangkaan sumpah palsu dan keterangan palsu sesuai pasal 242 KUHP,” putus Sugiyanto, disertai surat penetapan nomor 49 Pidsus/PPK-2017/PN Manado. Adapun penetapan ini dikeluarkan Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya alasan perbedaan keterangan saksi (Mursid) saat persidangan dengan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), dinilai Majelis Hakim sangat tidak mendasar.

Selain itu, Majelis Hakim juga menimbang, telah memberikan peringatan terhadap saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan selama sebulan lebih kepada saksi untuk berpikir, dan memperingatkan soal ancaman pidana keterangan di bawah sumpah dapat dikenakan kepada saksi jika memberikan keterangan palsu.(rees)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment