Berita Terbaru

Friday, July 7, 2017

Pelayanan di beberapa kelurahan di Sangihe “lumpuh”
by fadjrin haryanto - 0

Kantor Bupati Kepulauan Sangihe. foto: ist)


TAHUNA, SMCOM—Pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati tanggal 11 Januari 2017 lalu dan mengembalikan jabatan ratusan pejabat ke jabatan semula berimbang terhadap pelayanan di tingkat pemerintah Kelurahan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkesan terjadi kefakuman. Betapa tidak, saat pelaksanaan roling jabatan yang dilaksanakan 22 juni 2017 lalu di Rumah jabatan Bupati, baik Lurah maupun pejabat khususnya eselon IV enggan untuk melaksanakan tugasnya lantaran belum dilakukan pengukuhan.

Dari pantauan harian ini di beberapa Kelurahan di Kota Tahuna dan Sekitarnya, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan saat ingin melakukan pengurusan di kantor kelurahan seperti biasanya. “Kami sudah beberapa kali datang di kantor Kelurahan tapi tidak ada pegawai yang kami temui, terpaksa kami  harus ke kantor kecamatan  setempat,” ungkap salah satu warga Tahuna Timur yang diaminkan warga lainnya.

Sementara salah satu Lurah saat ditemui harian ini mengatakan, dengan putusan PTUN ini yang membatalkan SK Bupati 11 Januari 2017 lalu, membuat mereka (Lurah, red) harus menunggu pengukuhan kembali. “Karena kami termasuk dalam SK 11 Januari 2017, dan ini harus ada kepastian dari pemerintah mengenai jabatan kami. Kami tidak mau mengambil resiko apalagi menyangkut keuangan atau dokumen penting yang akan diurus oleh masyarakat,” ujar seorang Lurah yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Menyiakapi hal ini Asisten II Setda Sangihe, Benny Pilat menjelaskan,  seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Apalagi kata Pilat, Bupati telah mengeluarkan surat edaran agar ASN untuk melaksanakann tugasnya seperti biasanya. “Ini harus diluruskan, karena Bupati telah mengeluarkan surat edaran supaya ASN bekerja seperti biasanya. Memang benar SK 11 Januari dibatalkan, tetapi tidak serta merta pejabat yang masuk dalam SK tersebut kena imbas, apalagi sudah ada surat edaran. Jadi kami harapkan kepada Lurah maupun pejabat lainnya untuk menjalankan tugas seperti biasanya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” kata dia.(adi)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment