Berita Terbaru

Wednesday, July 19, 2017

Korupsi TPAPD Bolmong, Mama Didi divonis 5 tahun penjara
by fadjrin haryanto - 0

Kekayaan terancam disita,
hakim perintahkan segera ditahan.


Marlina Moha Siahaan saat di persidangan Tipikor.(foto: onal/sm)

MANADO, SMCOM-Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya sidang kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun Anggaran 2010-2011, yang menjerat bekas Bupati Bolmong yakni Marlina Moha Siahaan berakhir sudah di Pengadilan Negeri Tipikor Manado Rabu (19/7) kemarin dengan agenda putusan.

Dalam agenda ini, Marlina pun divonis oleh ketua Majelis Hakim Sugiyanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Selain divonis 5 tahun penjara, oknum anggota legislator Sulut itu juga diwajibkan untuk membayar denda Rp200 juta, atau diganti hukuman badan 1 bulan penjara.
"kami memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan disita dan dilelang," ucap Hakim ketika membacakan putusannya.

Lanjut Hakim, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, akan dipidana penjara selama 2 tahun serta memerintahkan agar terdakwa ditahan. "Jika tidak cukup untuk mengganti uang, vonis terdakwa ditambah dua tahun. Serta terdakwa diperintahkan untuk segera ditahan," tegas Sugiyanto. 

Atas putusan ini, Hakim memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa untuk berpikir. Diketahui, hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada mantan Bupati Bolmong lebih tinggi 6 bulan, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Da'wan Manggalupang SH. dimana, menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Terdakwa sendiri didakwa bersalah JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong, sebesar Rp1,2 miliar dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair. 

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Tak hanya itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(rees)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment