Berita Terbaru

Wednesday, July 26, 2017

Ini dia pasal berlapis dikenakan penyidik bagi Bupati Bolmong
by fadjrin haryanto - 0

Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito dan YS alias Yasti.(foto: ist)

MANADO, SMCOM—Setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan Bupati Bolmong, YS alias Yasti, sebagai tersangka kasus kekerasan dan pengrusakan di PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC), akhirnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulut menyimpulkan bahwa Yasti turut dijerat dengan pasal berlapis.

Hal ini diungkapkan, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo, kepada awak media di Mapolda Sulut, Selasa (25/7) kemarin. “Kesimpulannya Yasti jadi tersangka dalam kasus pengrusakan di PT Conch dan bersangkutan dikenakan Pasal 170 Juncto Pasal 52, 55 dan 56 KUHP,” tegas Tompo.

Selain itu, usai dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka, pihaknya akan melakukan proses lanjut dengan memanggil Yasti untuk memberikan keterangannya sebagai tersangka. Oleh Karena itu, dalam proses tersebut Yasti diminta kooperatif dan menghormati proses hukum ketika dilayangkan panggilan. Sebab menurutnya, jika dalam panggilan tersebut tidak diindahkan maka pihaknya akan mangambil langkah tegas. “Kan ada aturannya dan sudah jelas. Ketika bersangkutan atau tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik hingga tiga kali, maka akan dilakukan jemput paksa,” pungkasnya.

Ditambahkannya, untuk 27 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tetap dilanjutkan proses hukumnya. “Ke depan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. 27 orang tetap sebagai tersangka. Namun kemarin karena pertimbangan kemanusiaan sehingga dilakukan penangguhan untuk 15 orang, namun proses hukum tetap jalan,” jelasnya.

Menurutnya, semua orang bisa mengajukan penangguhan, namun tergantung penilaian penyidik. “Walaupun sudah ada puluhan yang dijadikan tersangka, tetap saja penyidik akan melakukan pendalaman dengan menemukan tersangka lain. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran, agar menjadi aparat harus bekerja sesuai aturan hukum dan undang-undang. Tidak bisa melakukan kemauan sendiri,” pungkasnya.(oby)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment