Berita Terbaru

Wednesday, June 21, 2017

Santrawan Paparang bela tersangka helikopter-gate
by fadjrin haryanto - 0

STP (kanan) bersama para petinggi Mabes TNI AU, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI AU Marsma Umar Sugeng (kedua dari kanan), Asisten Pengamanan (Aspam) KASAU Marsma Kisenda Wiranata (kedua dari kiri), dan rekan advokad Haposan Batubara (paling kiri). 


MANADO, SMCOM—Advokad asal Manado, DR Santrawan Totone Paparang SH MH Cand MKn, kembali mendapatkan kepercayaan untuk berpekara di kasus besar yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. STP, inisial ngetopnya, resmi menangani Para Marsekal TNI AU dalam perkara Helikopter AW 101 dengan Pelapor Jendral TNI Gatot Nurmantyo. Kepercayaan menangani perkara di lingkungan internal militer, tak biasa didapatkan advokad sipil. Namun lewat surat dari Mabes TNI AU bernomor B/307-13/03/4508/Dis-kum tentang Persetujuan Peng-gunaan Pengacara Dari Luar Dinas yang ditandatangani Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI S Damanik SH MH, STP bersama Haposan Paulus Batubara SH dari firma hukum Paparang-Batubara diperkenankan untuk para marsekal yang menjadi tersangka di Helikopter AW 101-gate tersebut. 

“Kami akan berupaya dengan segala daya untuk membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah,” ujar STP saat menghubungi Swara Kita, Selasa (20/6) tadi malam. Sebelumnya, STP juga mendampingi Marzuki Darusman saat berkonflik dengan mantan ketua Partai Golkar Akbar Tandjung, pada tahun 2004 lalu. Selain Marsma FA yang dibela STP, hingga kini total sudah ada lima tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut. Empat tersangka lainnya adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (KULP) TNI AU berinisial FTS, Letkol WW, serta seorang bintara tinggi Pelda SS. Sementata satu merupakan pihak swasta Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri yakni Irfan Kurnia Saleh.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa setiap elemen yang dianggap mengetahui dan bersinggungan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 akan diperiksa. Tidak tertutup kemungkinan juga kepada Marsekal TNI Purna-wirawan Agus Supriatna selaku mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) saat proyek itu bergulir.
"Bila berkaitan dengan tanggung jawab dan penyidikan mengarah ke situ ya harus dimintai keterangan. Tapi kapan ya nanti kita ada tahapannya," tutur Dodik saat konpers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/6) pekan lalu.

Ditambahkan STP, bahwa kedudukan hukum dalam pengelolaan anggaran antara Panglima TNI dan KASAU adalah sama. “Yaitu masing-masing sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Apalagi ketika Panglima TNI melapor di KPK terhadap pengadaan Helikopter AW 101 masih belum ada kerugian negara mengingat BPK belum melakukan Audit Investigatif dan Helicopter AW 101 belum di serah-terimakan dari Mitra Kerja/Rekanan kepada TNI AU,” imbuh alumnus terbaik Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.
Untuk saat ini, Dodik menjelaskan bahwa belum ada pemeriksaan terhadap mantan KSAU itu. Sementara sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari pihak TNI. "Penetapan tersangka tambahan tentu menggunakan mekanisme yang ada alat bukti, yang ada saksi, keterangan, sehingga sudah memenuhi unsur. Ini tidak akan berhenti sampai di sini. Masih sangat mungkin muncul tersangka baru," ujar Dodik.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menambahkan, KPK akan terus melakukan koordinasi dengan Puspom TNI demi mengungkap sampai ke akar soal dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 itu. "Jadi nanti untuk KSAU itu, sementara ini belum dapat dipastikan, masuk menjadi tersangka atau saksi atau diperlukan enggak (pemeriksaan). Itu kita serahkan ke POM TNI," kata Basaria.
Terlebih, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 224 miliar. Itu dihitung melalui selisih nominal perikatan kontrak PT Diratama Jaya Mandiri dengan pihak produsen Helikopter AW Rp 514 miliar dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT Diratama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp 738 miliar. "Ini masalah siapa yang diperkaya. Kita lihat uang ada dimana. Kita masih memperhitungkan selisih harga ini yang seharusnya tidak terjadi tapi di mark up sampai sekian banyak," Basaria menandaskan.(hzet/lip6)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment