Berita Terbaru

Friday, June 23, 2017

Santrawan Paparang bakal laporkan Panglima TNI ke Komnas HAM
by fadjrin haryanto - 0

STP (kanan) dan Haposan Batubara mengapit Wakil Gubernur Akademi
Angkatan Udara, Marsma TNI Fachry Adami.(foto: dokpriSTP) 



MANADO, SMCOM—Dinilai telah melakukan pembunuhan karakter terhadap sejumlah Perwira Tinggi TNI AU dalam dugaan kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 yang dilaporkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke KPK beberapa waktu lalu, jenderal bintang 4 ini akan dilaporkan ke Komnas HAM  RI. Hal ini disampaikan kuasa hukum para perwira tinggi TNI AU, DR Santrawan Totone Paparang SH MH Cand MKn dan Haposan Paulus Batubara SH, lewat siaran pers tertanggal 22 Juni yang dikirim ke redaksi Swara Kita, Kamis (22/6) kemarin.

“Harus dikatakan bahwa proses yang berjalan sekarang ini adalah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Panglima TNI karena sampai saat ini kepastian hukum berupa ada atau tidaknya kerugian negara dalam kasus ini belum ada. Maka itu, kami menganggap apa yang dilakukan Panglima TNI dalam proses pengusutan kasus ini adalah pelanggaran HAM berat terhadap beberapa perwira TNI AU dan karena itu kami akan laporkan ini secara resmi kepada Komnas HAM,” kata kedua praktisi hukum yang merupakan kuasa hukum Marsekal Pertama Fachry Adami.

Keduanya menerangkan, pasalnya sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan RI belum melakukan audit terhadap pembelian helikopter AW-101 sehingga tidak ada pihak mana pun yang bisa secara serampangan mengusut kasus ini apalagi menyatakan teah terjadi kerugian negara. “Bagaimana mau diusut sebagai kasus korupsi, sementara kerugian negaranya belum ada. Inilah yang kami sebut Panglima TNI ceroboh dan telah secara sengaja melakukan pembunuhan karakter terhadap perwira tinggi di TNI AU dengan menyatakan bahwa telah terjadi korupsi dalam kasus ini,” jelas Paparang dan Haposan.

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2016 jelas keduanya, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. “Di sana jelas dikatakan, sehingga siapa pun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara selain BPK. Padahal BPK sendiri belum melakukan audit,” papar keduanya. Selain melapor ke Komnas HAM pihaknya juga akan melaporkan kasus ini dalam ‘hearing’ dengan Komisi I dan III DPR RI. “Yang intinya kami meminta Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk mengawasi panglima TNI yang telah sewenang-wenang melakukan tugasnya,” pungkas keduanya.(hzet)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment