Berita Terbaru

Monday, March 6, 2017

Pengelolaan keuangan desa harus transparan
by fadjrin haryanto - 0

ONDONG, SMCOM--Pemerintah daerah melalui instansi terkait diminta untuk dapat memperhatikan transparansi pengelolaan keuangan desa yakno Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (Dandes) disejumlah Kampung. Sebab sejumlah rumor beredar dimana ada beberapa kapitalau yang terkesan tertutup dengan keuangan desa ini.

Menurut sejumlah warga, persoalan tersebut harus secepatnya disikapi oleh SKPD teknis dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-P3APMD) Sitaro.

“Kalau tidak ingin ada gesekan diinternal pemerintah kampung ataupun dengan masyarakat, maka pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk menangani persoalan ini,” sebut beberapa warga Kecamatan Siau Barat Utara (Sibarut) yang enggan namanya dikorankan.

Mereka mengungkapka , ada beberapa kejanggalan yang kerap ditemui dibeberapa Kampung dalam hal pengelolaan keuangan. Sebut saja pengerjaan proyek fisik, yang seharusnya untuk keperluan belanja material ataupun pembayaran upah kerja semestinya disampaikan secara terbuka. “Apalagi kalau pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola. Berbagai item terkait pengeluaran anggaran seharusnya disampaikan secara terbuka, jangan sembunyi-sembunyi,” ungkap warga.

Sementara itu, Juru Bicara Pemkab Sitaro Ronny Romansyah S,Sos menyayangkan tertutupnya progres pengelolaan keuangan dijajaran pemerintah kampung. Menurut dia, sebagimana penegasan pimpinan daerah terkait transparansi pengelolaan keuangan, setiap Kapitalau dituntut untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi dengan sesama perangkat maupun masyarakat. “Pak bupati dan jajaran pimpinan lainnya tegas menyatakan agar pengelolaan keuangan di kampung harus transparan. Dalam pelaksanaannya, harus melibatkan komponen terkait termasuk masyarakat, supaya tidak menimbulkan gesekan,” kata Romansyah.

Terkait sikap pemerintah daerah menyikapi persoalan dimaksud, ia menerangkan hal itu menjadi domain SKPD teknis, baik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Inspektorat Daerah. “Saya rasa itu menjadi pimpinan ataupun SKPD teknis yang ada. Intinya, dalam hal pengelolaan keuangan, pak bupati selalu menegaskan agar itu dilakukan secara transparan,” tukas Romansyah.(esge)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment