Berita Terbaru

Wednesday, March 1, 2017

Diduga gratifikasi, Polda Sulut jaring Panitera dan PH di tempat hiburan malam
by donwu - 0

OKNUM Panitera Pengadilan Tipikor Manado dan oknum PH salah satu kasus korupsi terekam CCTV saat memasuki salah satu ruangan hiburan malam.(foto: ist)
MANADO, SMCOM—Komitmen aparat kepolisian untuk mengungkap dan menindak tegas praktek gratifikasi atau suap terus digencarkan. Kali ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulut, berhasil menjaring oknum Panitera Pengadilan Negeri (PN) Manado berinisial FR, dan Penasihat Hukum (PH) inisial B, dalam kegiatan sidak atau operasi disalah satu tempat hiburan malam. Ironisnya kedua oknum tersebut diduga melakukan aksi gratifikasi, dengan modus pertemuan pertemanan sambil menikmati hiburan.

Informasi yang dirangkum menyebutkan, oknum PH tersebut ternyata sedang mengawal tersangka salah satu kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Sulut. Sedangkan oknum Panitera adalah pembantu hakim yang membuat berita acara dalam perkara tersebut. Nah dengan demikian, kedua oknum ini dinilai tidak bisa melakukan pertemuan dalam bentuk apapun.

Tak lama kemudian Polda Sulut melakukan penggeledahan.(foto: ist)

Pasalnya, keduanya yang sedang berperkara disinyalir bakal mempengaruhi putusan peradilan terhadap dugaan kasus korupsi yang ditangani pihak Polda Sulut. Menariknya lagi, pada operasi Rabu (22/2/2017) pekan lalu, petugas mengamankan barang bukti (babuk) berupa nota pembayaran belasan juta rupiah, saat keduanya menikmati suguhan tempat hiburan.

“Kami sudah mendapatkan bukti pembayaran di tempat hiburan malam sebesar Rp15 juta. Kami akan dalami bukti pembayaran ini apakah memang ada kaitannya dengan gratifikasi atau tidak. Apabila ada cukup bukti, maka tidak segan kami naikkan proses hukumnya,” tegas Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK MSI, didampingi Kasubdit Tipikor AKBP Gani Siahaan SIK MH, Rabu (1/3/2017).

Lebih lanjut juru bicara Polda Sulut ini menyatakan, bahwa kedua pihak tersebut seharusnya tidak diizinkan bertemu. Ia pun menegaskan, jika ada dugaan keterlibatan oknum lain dalam temuan kasus tersebut, maka Polda Sulut siap mengambil langkah penindakan. “Keduanya saat ini sedang mengatasi kasus yang sedang berperkara, jadi secara kode etik pertemuan ini harusnya tidak diizinkan. Kita juga akan mengembangkan jika ada oknum lain yang terlibat pada pertemuan itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa terkait kasus ini yang diperkarakan tersangka dengan langkah Praperadilan terhadap Polda Sulut di Pengadilan Tipikor Manado, merupakan hal yang wajar. Meski demikian, upaya yang dilakukan pihak tersangka atau pemohon tersebut dinilai tidak tepat. “Penetapan dan penahanan tersangka PI alias Paulus, berdasarkan surat perintah penahanan No.SP.Han/5/2017/Dit Reskrimsus Polda Sulut tanggal 26 Januari 2017, sah sesuai hukum dan aturan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Manado Alfi Usup SH MH, ketika dikonfirmasi awak media tidak memberikan pernyataan lebih jauh terkait terjaringnya kedua oknum tersebut. “Secara kode etik memang tidak diperbolehkan kedua pihak ini bertemu, karena masing-masing sedang berperkara. Memang saya sudah dengar kasusnya, tapi laporan secara resmi belum ada. Informasi ini akan saya sampaikan ke atasan,” pungkas Usup.(oby

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment