Berita Terbaru

Wednesday, December 7, 2016

GSVL: Ada SKPD miliki tingkat pelayanan di bawah rata-rata!
by donwu - 0

Walikota Manado GS Vicky Lumentut bersua Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh di sela acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (7/12/2016) sore.(foto: ist)
JAKARTA, SMCOM—Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL) menegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Manado harus bekerja optimal dalam meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, jika kinerja SKPD lamban akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, maka akibatnya tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ikut berpengaruh termasuk penilaian yang dilakukan Ombudsman sebagai lembaga negara.

Apalagi, mulai tahun 2017 sesuai instruksi Presiden, SKPD akan dirampingkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. "SKPD kita perlu dipacu kinerjanya agar lebih semangat bekerja dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sepulang nanti dari acara ini, saya akan melakukan evaluasi sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat agar lebih optimal dalam bekerja melayani masyarakat. Khususnya ada sejumlah SKPD di jajaran Pemkot Manado, yang memiliki tingkat pelayanan yang di bawah rata-rata, " ujar Walikota GSVL, saat menghadiri Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman di Jakarta, Rabu (7/12/2016) sore di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menurutnya, sebagai aparatur pemerintah, pelayanan publik harus menjadi prioritas. Sehingga, apa yang diharapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 akan tercapai. "Saya akan pacu kinerja SKPD agar lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Jangan hanya 'ABS' Asal Bapak Senang," tandas Walikota GSVL.

Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman RI dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Walikota GSVL atas nama Pemkot Manado menerima Raport atas capaian kinerja pelayanan publik yang di survey dari beberapa SKPD oleh Tim Ombudsman. Adapun Penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan dihadiri sejumlah Gubernur dan Walikota/Bupati se-Indonesia.

Menurut Rifai, Penganugerahan Predikat Kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI. Penganugerahan predikat kepatuhan diikuti dengan peresmian kode akses (call center) 137 Ombudsman RI guna mempermudah komunikasi dan memberikan kepastian atas informasi secara tepat, cepat dan terukur dalam melaksanakan tugas utama Ombudsman RI.(dsw/eska)


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment