Berita Terbaru

Monday, October 31, 2016

Tolak Pungli, Pemkab Minut bebas dari "minta-minta"
by Totti boy - 0

WAKIL Bupati Minut Joppie Lengkong saat menandatangani spanduk penolakan terhadap Pungli dan mulai berlaku sejak, Senin 31 Oktober 2016.(foto: ist)
Airmadidi,SMCOM-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) waktu berkunjung ke Minut, menegaskan dengan lantang jika ada pejabat negara kedapatan melakukan Pungutan liar (Pungli) atau "minta-minta" akan langsung dipecat. Menekankan mandat Presiden Jokowi tersebut, Senin 31 Oktober 2016, Bupati Minut Vonnie A Panambunan melalui Wakil Bupati Joppie Lengkong bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencanangkan Minut bebas Pungli sejak ditetapkan hari ini (kemarin,red).

Dikatakan Lengkong, praktik Pungli ada dalam bentuk berbagai modus yang terselubung dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.  “Untuk itu, terhitung hari ini (kemarin,red) kita semua berkomitmen tidak boleh ada Pungli. Kiranya yang maha kuasa menolong kita,” tegas Lengkong di hadapan para pejabat, kepala SKPD, camat, lurah dan Hukum tua (Kumtua).
Dijelaskan Lengkong, jika ada aturan yang tidak sesuai dengan dasar hukum itu berarti Pungli. "Jadi baik di SKPD maupun di desa-desa ini harus diingat. Bapak Presiden Jokowi begitu tegas dan ancamannya pecat. Mari kita telusuri apakah kita melakukan pungutan ada dasar hukum atau tidak,” terang Lengkong.

Ditambahkan Lengkong, Sekkab Ir Sandra Moniaga MSi telah mengeluarkan dan membagikan surat edaran Nomor 698/Sekr/X/2016 tentang pemberantasan praktik Pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. .

Beberapa poin penting dalam edaran surat yang dikeluarkan Sekkab yakni mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi Pungli dan mengambil langka-langka efektif untuk memberantas Pungli di lingkungan kerja masing-masing, menindak tegas ASN yang terlibat sebagai pelaku Pungli dan melaporkannya ke bupati, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain, memberlakukan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima, memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan secara transparan, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya Pungli, dan meningkatkan integritas ASN di lingkungan kerja masing-masing.(boy)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment