Berita Terbaru

Thursday, October 13, 2016

Bupati JWS ingatkan Kumtua soal ADD dan Dandes
by donwu - 0

Rapat pengawasan Hukum Tua dan Bendahara di Kabupaten Minahasa.
MINAHASA, SMCOM—Seluruh Hukum Tua (Kumtua) dan Bendahara di Kabupaten Minahasa menghadiri kegiatan rapat gelar pengawasan oleh Pemkab melalui Inspektorat di Gedung Pusgiat Tondano. “Kegiatan ini dalam rangka mengingatkan kepada Kumtua, agar laporan keuangan desa dan pajak diatur sebagaimana mestinya jika tidak akan menjadi temuan,” ujar Inspektur Minahasa Frits Muntu.

Dalam laporannya menyampaikan bahwa dari 227 Desa di Minahasa, ternyata masih banyak yang belum melengkapi kewajibannya dalam membayar pajak serta laporannya keuangan dari dana yang dipergunakan di desa tak ada, sehingga menjadi temuan. Dari kedua anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dandes) ini, masih terdapat keganjalan berdasarkan hasil evaluasi BPK. Mereka telah berkoordinasi dengan Inapektorat terkait hal ini, untuk itu melalui rapat gelar pengawasan kami menhundang seluruh Kumtua agar bisa memahami dan menutupi kekurangan yang menjadi temuan tersebut.

"Sesuai penggunaan anggaran tersebut sebagaimana timdak lanjut pemeriksaan, maka dijabarkan disini. Dan bagi Desa yang belum melengkapai atau dari segi laporan yang belum menyetor serta belum dimuat dalam rencana anggaran belanja (Rab), supaya dapat diklarifilasi. Kami meminta agar semua Desa melengkapi hasil temuan sampai batas waktu yang ditentukan, artinya Pemkab Minahasa masih menunggu sampai tanggal 1 oktober 2016 ini agar permasalahan di Desanya harus tuntas," jelas Muntu, seraya menambahkan ada sekitar 90% desa yang anggarannya.

Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) mengingatkan kepada Kumtua agar SPJ diselesaikan apalagi berhubungan dengan pajak. Diharapkan Kumtua seharusnya transparan dengan masyarakatnya, jika ada sesuatu yang mengganjal berharap Kumtua menerima masukan dan saran warganya supaya bisa sejalan.

"Dengan demikian semua yang menyangkut pajak, laporan belum di setor bahkan SPJ yang tak sesuai dengan peruntukan bakal bermasalah jika tak dilengkapi berdasarkan waktu yang ditentukan. Bilamana apa yang dimintakan tak digubris resikonya adalah hukum, saya kalau hanya kesalahan administrasi bisa membantu, namun jika fiktif yang ditemukan apalagi nominal yang hilang banyak maka resikonya siap ditanggung bersangkutan," tandas JWS.(erbe/skh-swarakita)


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment