Berita Terbaru

Tuesday, June 21, 2016

Usir PT.MMP !!! Jangan Permainkan Hukum Indonesia
by noberd losa - 0

Salinan Putusan MA menolak PK PT.MMP
Salinan putusan PTUN Jakarta membatalkan IUP PT.MMP

MANADO,SM.COM - Direktur Utama PT.Metal Mikgro Metal Perdana (MMP) Yang Yong Jian atau lebih dikenal dengan Mr. Yang benar-benar mempermainkan hukum yang berlaku di negara ini, tak kenal takut Mr.Yang sampai saat ini masih menjalankan aktivitas pertambangan padahal putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Produksi di Pulau Bangka Minahasa Utara.

Saat ini terdapat 3 kasus untuk Bangka, Pertama, kasus Masyarakat Bangka & Pariwisata VS Bupati Minut & MMP soal IUP Eksplorasi. Kasus ini dimenangkan oleh warga Bangka dan sudah berkeputusan tetap (inkrah), yang isinya membatalkan IUP Ekslorasi beserta turunannya.

Kasus kedua, adalah Walhi VS Bupati & MMP dengan obyek gugatan yang sama, yang menggugat nomor IUP Eksplorasi yang sudah diganti oleh Bupati era Sompie Singal dan Kasus ini juga berjalan sampai ke MA, tapi keputusannya adalah menolak gugatan karena Walhi dianggap tidak memiliki Legal Standing sebagai penggugat, jadi bukan substansinya yang diputuskan.

Sekarang kasus ini yang dibawa-bawa oleh MMP kemana-kemana seolah-seolah MA sudah memenangkan mereka dan IUP Eksplorasinya sudah Ok padahal sebenaranya ini kasus bisa dibilang "baru mo toki pintu so dapa user belum riki bacirita".

Dan Kasus ketiga, sejak awal PTUN Jakarta Timur sudah memenangkan Masyarakat Bangka, jadi IUP Produksi MMP secara hukum dicabut. Tapi MMP terus banding ke Pengadilan Tinggi. Di Pengadilan Tinggi banding mereka ditolak dan pengadilan tetap dengan keputusan membatalkan IUP Produksinya. Sekarang kasus ini MMP banding lagi ke MA. Tapi untuk yang di MA ini belum ada keputusannya.

Legislator Sario dari fraksi PDIP, Rocky Wowor yang konsisten dan tegas menolak keberdaan PT MMP kawasan Pulau Bangka yang telah mengobok-obok hukum yang ada.

Wowor menegaskan investor yang datang harus lihat situasi dan investor harusnya melakukan survey dulu baru berinvestasi jangan seenaknya saja.

Wowor tetap berkeras tidak akan menerima PT.MMP yang datang merusak kekayaan alam dan tatanan kehidupan masyarakat serta aset wisata di Sulut.

"Itu sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain," tegas Wowor.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment