Berita Terbaru

Tuesday, June 21, 2016

Pemprov Sulut Dirampok
by noberd losa - 0



MANADO,SM.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut selang beberapa tahun terakhir kerampokan atas kekayaan aset-aset berharga baik benda bergerak dan tidak bergerak yang tergerus akibat digerogoti oleh oknum nakal memanfaatkan kelengahan pemprov dalam menata aset tersebut.

Beberapa contoh diantaranya adalah laporan Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan Ketua Fraksi PDI-P Teddy Kumaat yang melaporkan dugaan "pencurian" lahan pemprov.

Wenny Lumentut mengatakan menerima laporan warga perihal lahan pemprov seluas 6 Hektar di Bunaken telah beralih status kepemilikan yang diduga telah diperjual belikan sehingga kini lahan tersebut sudah bersertifikat tanah milik orang lain.

Demikian pula halnya dengan Teddy Kumaat, lahan pemprov di salah satu titik kompleks Stadion Klabat Manado seluas 2000 meter persegi telah beralih status kepemilikan akibat diperjual belikan oknum pejabat yang ada.

Teddy Kumaat, mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah (BPK BMD) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam menginventarisasi masalah atau pengklasifikasian aset daerah.

"Contohnya masih banyak aset yang sebenarnya bermasalah secara hukum. Saya ambil contoh, kompleks bumi beringin itu kan masih ada masalah hukum, kalau itu masih ada permasalahan hukum tentunya itu belum bisa menetapkan sebelum inkrah, artinya belum bisa menjadikan bagian itu dari aset kita,” kata Kumaat, saat komisi II DPRD sulut melakukan hearing dengan BPKBMD beberapa waktu lalu.


kepala BPKBMD, Olvie Atteng, SE M.Si mengatakan pendataan berdasar laporan data per SKPD sebagai pengguna.

“Sekprov sebagai pengelola dan kita sebagai badan keuangan dan biro perlengkapan sebagai pembantu pengelola. Masing-masing kita mempunyai Simda, dan semua SKPD itu konek dengan kita terkait dengan data aset. Nah kita dapatkan itu setelah kita sudah memakai acruwal basis dan lain sebagainya sampai pada penyusutan nilai awal,” beber Atteng.

Atteng pun menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang BPKBMD, BPKBMD harus menggunakan lembaga yang kredibel dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“ Jadi kita menggunakan DJKN, mereka dipakai oleh pengelola keuangan dan itu ada SK gubernurnya. Jadi itu kita himpun dari semua SKPD, kita inventarisir dan kita nilai asalkan barang itu ada bukti bukti otentik, sertifikat, STNK,” jelasnya.

Untuk diketahui, khusus untuk 7 SKPD pemprov Sulut yang terinventarisir total aset seluruhnya yakni 4.634.681.982.

Dengan perincian,  badan penghubung, total temuan 330, barang yang ditemukan 330.

Kemudian Dinas ESDM 1M lebih,  rusak berat 665 juta, baik 398 juta.

RS Ratumbuysang 3.117juta, rusak berat  3.115juta, baik 2.230.000.

Dinas Kesehatan total temuan 7.013 juta, rusak berat 318 juta, baik 73 juta, barang yang ditemukan 291 juta.

Dispenda 980 juta total temuan, rusak berat 162 juta, baik  818 juta, untuk BPKBMD total temuan 340 juta, rusak berat tidak ada.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment