Berita Terbaru

Sunday, June 12, 2016

Minsel WDP, embrio majukan daerah
by noberd losa - 0



MINSEL,SM.COM - Christiany Eugenia Paruntu (CEP) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) pada  Jumat (10/6) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan Tahun Anggaran (TA) 2015 di kantor BPK perwakilan Sulut dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pelopor Angkutan Muda Indonesia-Perjuangan (PAMI-P)
yang diketuai oleh Noldi Pratasis menilai hasil opini BPK tersebut adalah hasil yang dikerjakan pemkab Minsel tahun anggaran 2015 lalu dan ini akan menjadi embrio awal lahirnya kepemimpinan CEP ditahun ini bersama Wakil bupati Franky Wongkar yang lebih hebat.

"WDP bukan akhir dunia, pemerintahan sekarang bedah dengan yang dulu, dengan hasil ini menjadi langkah maju menuju Minsel yang Hebat, karena membuat pemkab akan segera lakukan pembenahan," kata Pratasis.

Dikatakannya, hasil ini dianggap karena sistim penilaian yang dilakukan oleh BPK diduga menjurus pada mencari-cari kesalahan dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang Ada di minsel.

"Sudah sangat jelas tugas dari auditor  BPK adalah melakukan pemeriksaan dan mengawal sekaligus menjadi pendamping bagi instansi pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga Ada indikasi Tugas Dari BPK tidak maksimal mendapingi intansi pemerintah dalam mengawal Tata kelolah keuagan pemkab Minsel sehingga opini BPK menilai keuagan dengan tidak mendapatkan WTP secara berturut Turut ini adalah kegagalan kinerja BPK yang tidak Mampu mendapingi dalam melasanakan Tata kelolah keuagan daerah," kata pria yang kerap dikenal dengan sikap blak-blakan dan kritis terhadap pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi sudah pasti ada catatan BPK untuk ditindaklanjuti oleh aparat.

"Tapi apa yang menjadi pedoman BPK  untuk perbaikan dan kepatuhan serta ketaatan tidak diringi dengan pendampingan yang maximal sehingga mendapat penilain WDP oleh BPK ,ini bukannya kegagalan pemerintah tapi kegagalan BPK yang tidak Mampu bersenergi sebagai pengarah pemerintah dalam disiplin pengolahan keuagan daerah sehingga BPK  perlu juga diaudit oleh akuntan publik independen akan hasil kerja BPK Sulut," tukasnya.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment