Berita Terbaru

Friday, June 24, 2016

Langkahi Pemprov, PT.Sulenco nekat berproduksi
by noberd losa - 0

Aktivitas memproduksi semen PT.Sulenco


MANADO,SM.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey (OD) - wakil gubernur Steven Kandouw (SK) tak dihargai sebagai kepala pemerintahan provinsi oleh para investor luar seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik semen PT.Sulenco.

PT.Conch North Sulawesi bekerjasama dengan PT.Sulenco mendirikan pabrik semen di desa Solog Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diinformasikan telah beroperasi memproduksi semen padahal sampai saat ini perusahaan tersebut kantongi izin resmi dari pemprov Sulut.

Aktivitas perusahaan semen PT Sulenco di Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ilegal. Pasalnya, hingga saat ini pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, melalui instansi terkait seperti Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Energi (Distamben), belum mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).Parahnya lagi, izin tekhnis lain yang wajib dikantongi telah kadarluasa sejak 2013 lalu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulut Lynda Wantania mengatakan perusahaan tersebut belum bisa beroperasi selama belum kantongi izin resmi pemprov Sulut.

"Perusahaan tersebut Sudah diberikan ijin prinsip oleh BKPM pusat, tapi izin prinsip penanaman modal mengatakan izin memulai penanaman modal bagi PMA dan PMDN yang dilanjutkan meminta izin teknis atau pelakanaan penanaman modal di daerah seperti IMB, Izin Lokasi dan HO, juga izin pelaksanaan di pusat berupa SP Pabean (Surat Persetujuan Pabean) yang didalamnya termasuk fasilitas PPN sebagai dasar pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN atas impor barang modal (mesin) dan bahan (bahan baku)," jelas Wantania.

Sementara itu, Kepala Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Marly Gumalak menegaskan PT.Sulenco di larang untuk lakukan produksi karena tak punya Izin resmi dan jika didapati benar telah beroperasi akan ada tindakan.

"Kalau perusahaan berproduksi itu ilegal, untuk produksi mereka harus smelakukan pengusulan untuk dapatkan IUP. Nanti akan ada tim terpadu turun cek on the spot
Jangan sampai Pemkab bolmong yang membuka peluang dengan memberikan ijin," jelas Gumalag.

Sedangkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut Roy Mewoh lebih menitik beratkan pada kewenangan yang ada.

"Kewenangan semua berada di pemerintah Kabupaten, BLH provinsi terbatas hanya pada tingkat pengawasan,"tegas.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment