Berita Terbaru

Monday, June 20, 2016

Balai Sungai: Stop aktivitas pembangunan di ruang Anak Sungai Sario!
by donwu - 0

Anak Sungai Sario yang diubah jalurnya.
MANADO, SMCOM—Aktivitas pembangunan fisik bangunan pada ruang Anak Sungai Sario dk Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-pera), merekomendasikan untuk dihentikan. Pasalnya, normalisasi anak sungai tersebut yang dila-kukan pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, melanggar peraturan perundang-an.
Hal itu tertuang dalam surat No-mor UM.01.03/BWSS-I/471 tanggal 13 Juni 2016, yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sula-wesi I, Djidon R Watania ST MM, yang ditujukan kepada Pemkot Manado. Dalam surat tersebut dije-laskan, sehubungan dengan pelak-sanaan pembangunan fisik bangu-nan pada ruang Anak Sungai Sario di Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, oleh pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, sete-lah dilakukan peninjauan lapangan pada lokasi, ternyata kegiatan pembangunan fisik pada ruang sungai tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengusahaan sumber daya air yang berlaku.
“Pada peninjauan lapangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I diperoleh data/informasi telah dikeluarkannya Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Manado Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Normalisasi Anak Sungai Sario Kelurahan Sario Utara dan Surat Kepala Dinas Tata Kota Manado Nomor 89/D.10/TK/IV/2016 perihal Normalisasi Anak Sungai Sario,” ujar Watania dalam suratnya.
Dijelaskannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu: bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) yang diserahi urusan pengairan diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengesahkan dan/atau member izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, pengusahaan air, dan/atau sumber-sumber air; bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penggunaan air dan/atau sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenanganya.
Kemudian, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan: Permohonan izin pengusahaan sumber daya air diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. “bahwa anak Sungai Sario yang berada dalam Daerah Aliran Sungai Sario adalah bagian dari Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas; wilayah sungai strategis nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Watania.
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai mengatur: 1) pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis; 2) rekomendasi teknis paling sedikit memuat gambar rencana trase pengalihan alur sungai, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada, hitungan/kajian aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai, hitungan/kajian terhadap tendensi perubahan morfologi sungai, dan desai konstruksi sungai baru yang di-back up dengan nota daerah.
Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Permenpupera Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai sebagai pengelola sumber daya air dalam wilayah sungai yang merupakan kewenangan pemerintah.
“Dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, dimohon dengan hormat agar Bapak Walikota Manado melalui institusi teknis terkait agar menghentikan kegiatan pembangunan fisik dalam ruang Anak Sungai Sario oleh pengembang Jemmy Hendrik Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sampai dengan dikeluarkannya izin Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tandas Watania.
Seperti diketahui, rekomendasi teknis normalisasi anak sungai Sario ini dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir Ferry Siwi MSi dengan Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, atau tepatnya masih dalam pemerintahan Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR). Rekomendasi teknis itu diberikan kepada Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sebagai pengembang.(dsw)

Selengkapnya baca juga di SKH SWARA KITA Manado dan ePaper www.swarakita-manado.com edisi Selasa 21 Juni 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment