Berita Terbaru

Wednesday, May 4, 2016

ROR tinggalkan beban honor penyelenggara Pilkada kepada GSVL-Mor
by Unknown - 0

Royke Roring.
MANADO, SMCOM–Jabatan Ir Royke O Roring (ROR) sebagai Penjabat Walikota Manado akan berakhir Senin (9/5) pekan depan seiring dilantiknya GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan (GSVL-Mor) sebagai Walikota dan Wakil Walikota definitif periode 2016-2021. Hanya saja ada beban dan pekerjaan rumah (PR) besar yang ditinggalkan Roring kepada GSVL-Mor, yakni menyelesaikan hak para penyelenggaran Pilkada Manado, yakni honor PPS, KPPS, dan PPK yang sampai sekarang masih kabur alias belum terbayarkan.
Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sangat berharap niat agar sebelum Roring meletakkan jabatannya, maka honor penyelenggara pilkada segera dibayarkan. “Kami tentunya berharap (honor) bisa terbayarkan di akhir kepemimpinan Pak Roring. Kalau terbayarkan, itu lebih baik,’’ ujar Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor SIP MSi, Senin (2/5/2016) awal pekan.
Dikatakannya, bila saja Roring “ingkar janji” dan tidak mau membayarkan honor PPS, KPPS, dan PPK yang belum terbayarkan, maka dirinya berharap Walikota defenitif akan membayarkannya. “Semua penyelenggara pemilu berharap bisa terbayarkan. Namun bila belum juga terealisasi harapan ini, kami percaya Walikota defenitif akan menyelesaikannya,’’ kata Wowor berharap.
Ketua PPK Wenang, Andrew Patimahu, berharap agar Roring secepatnya membayarkan honor PPK dan PPS serta KPPS. Menurut dia, Roring selaku birokrat senior harus bertanggungjawab atas apa yang telah dijanjikannya. “Kami berharap bahwa janji Pak Roring diselesaikan, janganlah menunggu Walikota defenitif. Karena bagaimana pun, Pilkada Manado dilaksanakan saat kepemimpinan Pak Roring sebagai Walikota, meski kami yakin Pak Vicky mampu menyelesaikan hal ini,’’ ujar Patimahu, Selasa (3/5/2016) siang.
Sementara itu, informasi yang diterima wartawan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKPMD) Pemkot Manado bahwa pergeseran anggaran untuk membayar membiayai pelaksanaan Pilkada Manado susulan tidak bisa dilakukan. “Ada aturannya,” ujar sumber, seraya lupa aturan yang dimaksud. Dikatakannya, untuk pembiayaannya hanya bisa dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) tahun anggaran 2016, yang akan dibahas pertengahan tahun. “Hanya bisa di APBDP,” kata sumber.(dsw)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment