Berita Terbaru

Tuesday, May 10, 2016

Perketat SPPD, Walikota GSVL keluarkan surat edaran untuk pejabat “kaki gatal”
by Unknown - 0

GSVL-Mor mulai mewarning pejabatnya, apalagi yang doyang keluar daerah atau keluar negeri.
MANADO, SMCOM—Selama lima bulan terakhir, sejumlah pejabat bahkan staf di Pemkot Manado seakan diberi kebebasan untuk terbang keluar daerah atau bahkan luar negeri. Bahkan ada yang sudah keseringan dan keenakan. Kini, warning bagi para pejabat di Pemkot Manado yang doyan “kaki gatal” melakukan aksi plesir dengan modus tugas luar daerah dengan menggunakan fasilitas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tentunya hanya akan menguras kas daerah alias uang rakyat.
Dimana, usai dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2016-2021 pada Senin (9/5/2016) awal pekan, maka langkah cepat langsung diambil Walikota Dr GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan (GSVL-Mor), yang dengan tegas mengeluarkan telah edaran larangan keluar daerah atau keluar negeri yang dianggap tidak perlu atau kurang penting bagi para pejabat SKPD baik Kepala Dinas/Badan, Kabag, Camat dan Lurah. Namun apabila memang rencana keberangkatan itu teramat penting dan punya nilai positif, maka para pejabat diwajibkan dan harus melapor dulu kepada Walikota GSVL maupun Wawali Mor.
Walikota sendiri ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan pihaknya untuk seluruh pejabat SKPD di lingkungan Pemkot Manado terkait batasan adanya perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri. "Surat edaran yang dikeluarkan ini, merupakan program pro rakyat yang harus saya dan Pak Mor lakukan di awal kepemimpinan, dan itu termasuk di 100 hari program kerja kami yakni penghematan anggaran,” ujar GSVL, Selasa (10/5/2016).
Dikatakan Walikota dua periode itu, dirinya dan Mor dalam menjalankan pemerintahan di tahun anggaran 2016 ini akan berhemat, menyesuaiakan dengan anggaran yang ada saat ini. “Jadi saat ini, tidak ada uang sepersen pun yang keluar percuma tanpa ada kejelasan. Kalau mau berangkat perjalanan dinas keluar daerah, harus melapor dulu guna menyampaikan maksud tujuan dan manfaat dari rencana kegiatan itu. Kalau bisa dipending, kenapa harus memaksakan diri berangkat. Jadi saat inilah, kebiasaan lama itu harus dihilangkan," tegas Walikota GSVL serius.
Sementara itu, dari sejumlah informasi yang ada, diterapkannya larangan atau pembatasan perjalanan dinas bagi para Kepala SKPD hingga pegawai di lingkungan kerja Pemkot Manado ini mengingat kas mulai menipis. Pemkot Manado diprediksi bakal mengalami penghematan biaya mencapai Rp1 Miliar per triwulan (tiga bulan), jika sejumlah agenda perjalanan dinas yang sudah tertata dalam Daftar Pembiayaan Anggaran (DPA) di masing-masing SKPD dibatasi.
Seperti contoh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud), jika memang kunjungan wisata duta-duta Manado kurang efektif, maka seharusnya dihapus dan digunakan pada kegiatan yang lebih bermanfaat lagi.(dsw)

Bisa juga dibaca di SKH SWARA KITA Manado dan ePaper www.swarakita-manado.com edisi Selasa 11 Mei 2016.
 
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment