Berita Terbaru

Wednesday, May 18, 2016

MoU Bapemperda sinkronkan penyusunan produk hukum Provinsi dan Kab/Kota di Sulut
by donwu - 0

Gubernur Sulut bersama seluruh Bupati/Walikota se-Sulut, Ketua DPRD Sulut dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut disaksikan Menkum-HAM, melalukan penandatanganan MoU tentang Bapemperda, Selasa (17/5/2016) kemarin.(foto: ist)
MINAHASA, SMCOM—Di sela acara pembukaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) ke-78 GMIM di Wale Ne Tou Tondano, Minahasa, Selasa (17/5/2016) kemarin, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama seluruh Bupati/Walikota se-Sulut, Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Sulut Dr H Sudirman Huri SH MM MSc, melakukan penanadatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasaman tentang penguatan program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Penandatangan MoU ini disaksikan langsung Menkum-HAM Yasonna Laoly.
Menurut Gubernur, penandatangan MoU tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya. “Perancang dilibatkan dalam pembentukan Ranperda sejak perencanaan sampai dengan pengundangan. Saya berharap penandatangan MoU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kakanwil Kemenkumham ini dapat terjalin sinkronisasi dalam penyusunan produk hukum Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Sebelumnya, untuk Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota di Sulut, Gubernur telah melakukan pembatalan 47 Perda tersebut. Apa yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang pencabutan perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. 
Dalam keputusan itu, Gubernur minta Bupati/Walikota segera menghentikan pelaksanaan Perda yang dimaksud, dan selanjutnya Bupati/Walikota bersama DPRD mencabut Perda yang dibatalkan paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur Sulut ini.(win)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment