Berita Terbaru

Friday, April 29, 2016

OD-SK Versus Kepala SKPD
by noberd losa - 0


MANADO,SM.COM –  Sebagai seorang kepala daerah yang baru terpilih Hak dan kewenangan seorang kepala daerah seakan dikebiri akibat dibenturkan dengan aturan.

Seperti halnya yang kini sedang dirasakan oleh Gubernur Olly Dondokambey (OD) - Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK) yang baru terpilih hendak menjalankan 7 program pokok untuk Sulut belum dapat dilakukan.

Untuk menjalankan program tersebut, mau tak mau OD-SK harus dibantu oleh "Kabinet" jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan rencana penyegaranpun harus dilakukan.

UU Nomor 8 Tahun 2015 (Pasal 162 ayat 3)

“ Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan ”

Dengan kata lain, penyegaran SKPD bentukan OD-SK harus bersabar sampai dengan 12 Agustus nanti.

Namun untuk melakukan itu OD-SK kemudian harus mempertimbangkan landasan hukum lainnya terkait UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 116 ayat 1)

“ Pejabat pembina kepegawaian (PPK) dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan “

Menurut Direktur Jendral (Dirjen) Soni Sumarsono,MDM Sebelum dua tahun masa jabatan seseorang pimpinan tinggi (eselon 1 dan 2) tak boleh diganti atau mutasi Dan seseorang kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi sebelum 6 bulan sejak tanggall pelantikan sebagaig kepala daerah.

"Pelanggaran atas ketentuan ini, dianggap perbuatan melawan hukum dan konsekuensi pengeluaran yg terkait dihitung sbg kerugian negara yg harus dipertanggung jawabkan," tukas mantan penjabat gubernur Sulut in.

Sekedar informasi,  eselon 2B adalah Kepala Dinas di Kab/Kota, Kepala Badan di Kab/Kota, Para Asisten di Kab/Kota, Staf Ahli, Kepala Biro Di Biro Gubernur. Eselon 2A adalah Sekda di kota/kab, semua Kepala Dinas dan semua Kepala Badan Eselon 1B adalah Sekda Provinsi Eselon 1A adalah Dirjen Sekjen, Balitbang.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment