Berita Terbaru

Monday, April 25, 2016

Moratorium Reklamasi, bagaimana Ranperda Zonasi Sulut?
by Noberd Losa - 0



MANADO,SM.COM - Pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rancangan Zonasi Wilayah Pantai dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Sulut yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut dan kelompok kerja (Pokja) Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut nampaknya harus tertunda.

Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selaras dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta dan partai penguasa PDIP bahkan mendukung kebijakan tersebut.

"Kami PDIP mendukung dan setuju diadakannya pemberhentian sementara (moratorium) reklamasi," ujar Ketua Bidang Kemaritiman DPP PDIP Rokhmin Dahuri di acara Rakornas bidang Kemaritiman tingkat nasional, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4/2016).

Rokhmin mengatakan PDIP mengusulkan 3 hal selama proses moratorium tersebut. Pertama, seluruh pihak yang melanggar diproses secara hukum dan ditindak tegas agar jera. Kedua, tim gabungan harus melakukan review Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan stakeholder, peneliti, dan nelayan.

"Review Amdal itu melibatkan stakeholder terutama nelayan dan masyarakat pesisir, apakah nanti hasil reveiw itu diterima ikhlas apa dilanjutkan reklamasi atau tidak. Kalau dilanjutkan kami mengungkapkan dampak negatif dihapuskan dan dampak positif ditingkatkan. Lalu dikasih pemukiman baru yang lebih layak higienis," kata Rokhmin.

"Lalu soal kesenjangan mereka, dikasih saham yang rakyat miskin, nelayan, karena orang kaya itu uangnya banyak sehingga nanti kemajuan ekonomi di lahan reklamasi juga dinikmati nelayan," imbuhnya.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment