Berita Terbaru

Monday, April 11, 2016

Kisruh DPD RI, Brani Cs ajukan mosi tak percaya Irman Gusman
by Unknown - 0

Benny Rhamdani dan Irman Gusman.
JAKARTA—Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad ke Badan Kehormatan. Irman dan Farouk dinilai tidak mampu menunjukkan sikap sebagai pemimpin lembaga tinggi.
Anggota DPD utusan Sulut Benny Rhamdani mengatakan, keduanya dinilai membangkang, melawan dan menistakan putusan paripurna dan tata tertib. Hal tersebut dilakukan keduanya saat meninggalkan dan menutup rapat paripurna secara sepihak pada Kamis (17/3/2016) lalu. "Penistaan terhadap keputusan paripurna dan tata tertib," kata Rhamdani, Senin (11/4/2016) siang.
Dalam sidang paripurna itu, Irman dan Farouk tidak mau menandatangani tata tertib perihal masa jabatan pimpinan DPD. Padahal, sebelumnya paripurna luar biasa memutuskan masa jabatan pimpinan DPD, yang awalnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Keputusan itu diambil melalui rapat luar biasa DPD pada 15 Januari. Hal itu dilampirkan dalam Surat Pimpinan DPD ke Pimpinan BK No. HM.310/211/DPD/III/2016 11 Maret 2016 Tindak Lanjut Penandatanganan Tata Tertib DPD RI. Atas tindakan yang dilakukan Irman dan Farouk, sejumlah anggota berang dan menggebrak meja karena Irman tidak meladeni interupsi. Irman malah mengetok palu sebagai tanda sidang telah ditutup.
Menurut Brani—sapaan akrab mantan anggota Deprov Sulut tiga periode itu, pengumpulan suara masih dilakukan hingga saat ini. Dia menilai, Irman dan Farouk tidak berhak memimpin sidang paripurna dan menyampaikan pendapat secara resmi atau tidak, yang mewakili DPD RI. Laporan itu diterima langsung Ketua BK AM Fatwa. Dia berkata, bakal menggelar rapat pleno untuk mempelajari laporan itu termasuk soal pemberhentian pimpinan DPD. Nantinya, BK memanggil pimpinan DPD dalam waktu dekat. "Saya sekarang akan tetap meminta tandatangan. Itu putusan paripurna dan harus ditandatangani pimpinan," kata Fatwa.
Sementara itu Irman meminta senator yang dipimpinnya untuk bersikap dewasa. Terlebih di negara yang menganut sistem parlementer dan presidensil, tidak mengenal mosi tidak percaya. Hal tersebut menjawab terjadinya kericuhan di Paripurna DPD yang berisi agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan, Senin (11/4) kemarin. "Ya tentu kita harus dewasa menyikapi berbagai reaksi itu, tapi sebagaimana kita tahu di lembaga negara itu ya, mosi tidak percaya kan kita dikenal di sistem parlementer dan eksekutif," ujar Irman di komplek DPD, Senayan, Jakarta.
Sebagai lembaga yang mewakili daerah, menurut Irman, DPD berbeda dengan DPR. Jika di DPR dikenal ada kelompok fraksi, di DPD Irman menilai harus independen. "Ini kan lembaga negara yang wakili daerah, yang mana, walaupun jumlahnya 130, tapi kan dia independen otonominya. Kan boleh dikatakan kalau DPR itu jumlahnya 560 terdiri atas fraksi, kalau dari DPR itu kan ada 10 fraksi," imbuhnya.
Meski demikian, ia mengaku perubahan masa kepemimpinan dari lima tahun menjadi dua setengah tahun, merupakan aspirasi. Namun, ia mempertanyakan pelaksanaannya jika usulan tersebut sudah disetujui oleh anggota DPD. "Ya sesungguhnya soal dua setengah tahun itu tidak jadi masalah kan karena itu aspirasi. Ya pertanyaannya, munculnya dua setengah tahun itu, kapan dilaksanakan? kalau dilaksanakan pada periode yang sekarang yang mana, keputusan DPD paripurna yang kedua di 2 Oktober 2014 itu telah menyatakan DPD itu 2014 sampai dengan 2019. Seperti itu jadi kan melanggar undang-undang, enggak mungkin itu," tukasnya.(cnn/okz)

Selengkapnya baca SKH SWARA KITA Manado dan ePaper www.swarakita-manado.com edisi Selasa 12 April 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment