Berita Terbaru

Monday, April 4, 2016

Berbenturan dengan Permendagri, Ranperda Zonasi "Pending"
by noberd losa - 0

Pansus - Pokja Ranperda Zonasi

MANADO,SM.COM - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintah Provinsi harus "pending" selama beberapa hari kedepan.

Kepala Biro Hukum Sulut Gledy Kawatu dalam rapat pansus - pokja Zonasi Senin (4/42016) kemarin mengusulkan penundaan pembahasan karena terbentur dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) 80 tahun 2015.

"Permendagri ini mengatur harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan Ranperda, jika terburu-buru takutnya nanti akan bernasib sama dengan tiga ribuan ranperda yang ditarik presiden Jokowi," kata Kawatu.

Lebih lanjut Kawatu menegaskan, landasan hukum yang dipakai untuk pokja adalah Permendagri I tahum 2014 yang sudah berganti dengan permendagri 80 tahun 2015.

"Jika pembahasan Ranperda Zonasi ini dilakukan sejak tahun 2014, kendala ini tidak terjadi namun karena dilakukan setelahnya maka otomatis wajib gunakan permendagri yang terbaru," katanya.

Lanjut Kawatu, salah satu yang bertentangan dengan permendagri yang dilakukan Pokja adalah tidak adanya tenaga ahli pendamping diluar tenaga ahli yang disediakan SKPD.

Namun, anggota pansus Teddy Kumaat bersikukuh agar pembahasan tetap dilakukan sembari menunggu hasil konsultasi Biro Hukum dengan Kemendagri.

"Dengan mepertimbangkan jangan sampai nasib ranperda ini akan sama dengan ranperda lainnya, contohnya ranperda OPD yang hampir 6 tahun ini tak ada kejelasan karena menunggu peraturan pemerintah pusat," kata ketua fraksi PDI Perjuangan ini.

Ketua pansus Edwin Lontoh memutuskan "pending" pembahasan ranperda sampai ada hasil konsultasi dari biro hukum dengan Kemendagri.

Untuk diketahui, awal tahun 2016 ini sekitar tiga ribu Peraturan Daerah atau Perda, yang ada di 516 Kabupaten-kota/ provinsi di seluruh Indonesia, ternyata bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Ini yang membuat Presiden Joko Widodo segera ambil keputusan.

Presiden memerintahlan kementerian berkewenangan untuk mencabut seluruh perda bermasalah tersebut tanpa kajian yang dapat memakan waktu.

Presiden menjelaskan aturan yang rumit akan semakin menyulitkan pembangunan dan kemajuan ekonomi bangsa. Negara, jelas Jokowi, membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan pembangunan. "Kenapa membuat aturan segitu banyak untuk apa? Kan menjerat kita sendiri, kita tidak lincah, kita tidak cepat," jelas Presiden saat itu.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment