Berita Terbaru

Saturday, April 9, 2016

2,1 Miliar dianggarkan beli Lexus dan Moge Gubernur Dondokambey
by Noberd Losa - 0

Ilustrasi

MANADO,SM.COM - Badan Penghubung propinsi di Jakarta dalam rapat koordinasi pergeseran anggaran APBD 2016 beberapa waktu lalu melaporkan akan menganggarkan I unit Mobil dinas jenis Lexus seharga Rp1,9 miliar khusus dipakai gubernur Olly Dondokambey SE. Mobil sebagai kendaraan dinas di ibukota Negara.

Selain mobil, Badan Penghubung juga ternyata akan melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp265.168.000 dimana anggaran ini nantinya akan digunakan membeli motor dinas jenis moge (motor gede) untuk pengawalan mobil dinas gubernur saat menyusuri kemacetan di Jakarta.

Semula, mobil dinas untuk gubernur dianggarkan dalam APBD 2016 sebesar Rp1.105.615, dan akan dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp794.384.400 menjadi Rp1,9 miliar sehingga jika ditotalkan dengan anggaran moge anggaran keseluruhan Rp2.165 miliar.

Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan, belanja modal yang tidak perlu sebaiknya dipangkas. Belanja harus dimaksimalkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah.

"Belanja modal itu besar, harus diperbesar. Belanja pembagunan, belanja pembangunan harus diperbesar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016) akhir pekan lalu.

Jokowi menjelaskan, salah satu belanja modal yang tidak perlu seperti pembaruan mobil dinas. Jika mobil dinas yang lam masih bagus, sebaiknya dapat terus dimanfaatkan.

"Ada belanja modal yang tidak perlu, beli mobil. Itu termasuk di belanja modal. Kalau mobilnya masih bagus, ya kita pakai dulu lah. Kalau mobil dinasnya masih baik, ya kita pakai dulu lah," kata Jokowi.

"Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, bupati dan wakil bupati baru, gubernur baru, mobilnya juga baru. Tidak lah, jangan. Prioritaskan yang lain," imbuhnya.

Jokowi juga mengatakan, kepala daerah harus bisa melihat komposisi APBD dengan baik. Kepala daerah juga harus bisa menjadi pengendali politik anggaran di daerah.

Dia meminta para kepala daerah mengukur komposisi ABPD untuk membandingkan belanja rutin dan belanja pembangunan.

"Berapa persen belanja operasionalnya. Dilihat rutin dan itu yang memutuskan harusnya Bapak Ibu semua, jangan diberikan ke kepala dinas. Nanti yang terjadi adalah rutinitas, monoton," ujar Jokowi.

"Politik anggarannya itu ibu dan bapak yang pegang. Misalnya saya mau dikonsentrasikan ke pendidikan, ya sudah, konsentrasi di pendidikan. Jangan sampai anggarannya dibagi rata. Jangan lagi money follow function," tandasnya.(Obe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment