Berita Terbaru

Thursday, March 3, 2016

Materi lemah, gugatan Ai-JA belum teregistrasi sebagai perkara konstitusi
by donwu - 0


Gedung MK, tempat gugatan Pikada diselesaikan.
JAKARTA, SMCOM—Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan-Jemmy Asiku (Ai-JA) telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 151/PAN/PHP-Kot/2016. Informasi yang diterima di kantor MK, Jln Merdeka Barat Jakarta Pusat, gugatan AI-JA ini telah dimasukkan sejak Minggu (28/2/2016) lalu. 
Namun ternyata sampai Kamis (3/3/2016) sore ini, gugatan itu belum teregistrasi sebagai perkara konstitusi. Hal ini membuat gugatan Ai-JA ini terancam dibatalkan MK. “Ya, sampai saat ini (sore sekitar pukul 14.30 WIB, red) gugatan Pilkada Manado belum teregistrasi, statusnya masih permohonan,” ujar seorang bapak di bilik arbitrase MK saat berbincang dengan SKH Swara Kita/SwaraManado.com.
Sumber juga menjelaskan bahwa dalam tahapan penyelesaian sengketa Pilkada, tiap permohonan akan diverifikasi berkas kelengkapannya usai penutupan pendaftaran permohonan. Untuk berkas yang belum lengkap, maka MK akan mengeluarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). "Penerima APBL diberikan waktu untuk lengkapi permohonan. Jika sudah lengkap maka akan catat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jika permohonan sudah punya nomor maka siap disidangkan," ujarnya.
Seandainya pemohon tidak juga bisa melengkapi berkas, maka akan langsung dilakukan sidang dengan materi pengucapan putusan dismissal (penolakan), sebagaimana syarat aturan perundang-undangan. Untuk permohonan yang akan di-dismissal atau tidak memenuhi syarat akan diumumkan. Sehingga ke depannya permohonan tersebut tidak akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian kalaupun gugatan pasangan calon sudah teregistrasi di MK, maka belum tentu juga akan disidangkan atau belum tentu diproses sebagai perkara. MK akan kembali mengevaluasi gugatan kandidat, apakah gugatan tersebut layak diperkarakan sesuai undang-undang.
Menariknya, rupanya tim Ai-JA terkesan malas untuk mengawal gugatan yang telah dimasukkan ini. Pasalnya, di saat wartawan Swara Kita berkonsultasi dengan arbitrase MK, tiba-tiba masuk telepon yang kemudian dilayani seorang wanita yang juga berada di ruang arbitrase, lantai dasar gedung MK. Rupanya yang menelepon adalah tim Ai-JA, yang kemudian ngobrol sekitar lima menit. Si wanita pun mengungkapkan apa yang ditanyakan tim Ai-JA. “Namanya Handri, dia tanya apakah gugatan yang mereka layangkan sudah diregistrasi atau belum. Saya jawab belum, dan memang belum teregistrasi,” ungkap si wanita. Jika dibilang bahwa yang baru saja menelepon namanya Handri, kemungkinan itu adalah Handri Poae, tim kuasa hukum Ai-JA yang juga saksi di pleno KPU Manado.
Seperti diketahui, dalam pleno KPU Manado yang digelar di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Manado, 25-26 Februari 2016, hasilnya pasangan Ai-JA menempati peringkat kedua dengan perolehan 60.925 suara (32,32%). Pasangan ini kalah jauh dengan perolehan suara pasangan GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan (GSVL-MOR) di peringkat pertama yang memperoleh 67.081 suara (35,59%). Sementara pasangan Hanny J Pajouw-Tony Rawung (HJP-Tora) berada di posisi terakhir dengan perolehan 60.447 suara (32,07%).
Kendati perolehan suara Ai-JA selisih 6.155 suara (3,19%) dengan GSVL-MOR, namun Ai-JA tetap nekad melayangkan gugatan ke MK, meskipun materi gugatan yang dilayangkan lemah. Pasalnya untuk menerima gugatan, MK sudah dengan tegas merujuk pada payung hukum khusus yang mengatur tentang gugatan tersebut. Adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak menyebutkan bahwa pembatalan pasangan calon terpilih, hanya dapat disengketakan jika, pertama selisih suara dari 0,5 persen hingga 1 persen pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk hingga 12 juta jiwa. Kedua, 1 persen hingga 1,5 persen untuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa. Serta, selisih suara 2 persen untuk daerah yang mempunyai jumlah penduduk kurang dari 2 juta jiwa. 
Sehingga sengketa dapat diproses oleh MK. Di luar itu, putusan KPU atas penetapan pemenang pilkada dianggap sah. Manado yang berpenduduk di bawah 2 juta jiwa, peluang gugatan Pilkada dari pasangan calon akn diterima MK jika terjadi maksimal 2 persen suara. "Mereka (pemohon) kan mengajukannya karena perselisihan hasil. Jadi pasal 158 itu yang akan kami tetap jadikan acuan," ujar Ketua MK Arief Hidayat, seraya menegaskan bahwa MK akan tetap konsisten menjalankan hal tersebut.(dsw)

Bisa juga dibaca di SKH Swara Kita edisi Jumat 4 Maret 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment