Berita Terbaru

Monday, March 14, 2016

Hakim MK tolak permintaan Ai-JA hadirkan saksi
by donwu - 0

Suasana sidang kedua MK, Senin (14/3/2016) 
Pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran

JAKARTA, SMCOM—Mahkamah Konsttusi (MK), Senin (14/3/2016) pagi, kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Manado. Sidang dipimpin tiga Majelis Hakim yakni Ketua Anwar Usman didampingi Anggota Aswanto dan Maria Farinda Indrati. 
Sidang kali ini masih lanjutan dari sidang yang digelar Selasa (8/3/2016) pekan lalu berupa Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana Nomor Perkara: 151/PHP.KOT-XIV/2016, dengan materi mendengarkan pembelaan dari pihak Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado dan keterangan pihak Terkait dalam hal ini pasangan GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan (GSVL-Mor), serta pemerksaan alat bukti dari pihak yang bersengketa.
Pada kesempatan itu, kuasa hukum Ai-JA bermohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi dalam persidangan, tetapi Hakim Konstitusi menolaknya. “Tidak perlu, kami pelajari dulu materinya,” ujar Hakim Usman, seraya mempertanyakan permintaan Pemohon yang belum melengkapi perbaikan resume dalam sidang perdana.
Hakim Usman sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak Termohon untuk membacakan eksepsi atau pembelaan melului Kuasa Hukum yang dipercayakan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Manado yakni Herry Tendean dan Eka Nugraha. Mereka didampingi Komisioner KPU Manado Euginius Paransi, Rommy Polii, dan Sunday Rompas, serta KPU RI. Intinya, pihak KPU membantah semua permohonan yang disampakan pihak Pemohon.
“Majelis Hakim yang terhormat, pokok dari jawaban dalam eksepsi permohonan Pemohon (Ai-JA) tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan MK Momor 1 UU No 5 Tahun 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,” ujar JPN Tendean.
Kemudian, lanjut dia, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 huruf F mempersoalkan tentang adanya kesalahan proses perhitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan umum lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya peserta Nomor urut 3 (GSVL-Mor) sebagai peraih suara terbanyak. “Tetapi pemohon juga tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan perhitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS, PPK dan KPU Manado,” terang Tendean seraya terlihat dari kursi Pemohon, 
Setelah mencermati seluruh permohonan Ai-JA selaku Pemohon, lanjut Tendean, ternyata Pemohon mendalilkan Termohon mengabaikan rekomendasi Panwas di 5 Kecamatan, penggunaan KTP dan identintas lain dalam jumlah relatif besar, pemilih mencoblos lebih dari sekali. “Sikap Pemohon dalam memastikan pemilih hadir dalam TPS serta pelanggaran jenis lainnya yang bersifat administratif, sesungguhnya telah ditangani oleh lembaga yang berkewangnan dalam hal ini Panwas yang memeriksa dan memberikan rekomendasi, dan KPU sesuai tingkatannya menindaklanjuti dan menyelesaikannya,” terang Tendean.

SELISIH 9,22%

Sementara itu pihak Terkait (GSVL-Mor) yang dipersilahkan Hakim Konstitusi menyampaikan sanggahan, kembali menekankan pada persoalan gugatan di MK yakni PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan). Utomo Karim selaku Kuasa Hukum GSVL-Mor kembali menyinggung rumus perhitungan selisi suara untuk Pilkada Manado sesuai dengan banyaknya pemilih yakni ambang batas selisih suara 1,5 x 67.081 = 1.006 suara (1,5%). 
Adapun perolehan suara pasangan calon di Manado yakni GSVL-Mor 67.081 suara, sementara Ai-JA 60.895 suara (67.081 - 60.895 = selisih 6.186 suara). Disini akan mendapatkan perhtungan prosentase dimana selisih suara dibahagi suara terbanyak dikalikan 100 (6.186 / 67.081 x 100 = 9,22%). Nah hasilnya, seisih suara antara GSVL-Mor dan Ai-JA dalam prosentase sebesar 9,22%. 
Berdasarkan rumusan tersebut, selisi suara Pemohon dan Termohon 9,22%, sehingga selisi suara tersebut melebihi ambang batas 1.006 suara (1,5%) sebagaimana diprasyarakan oleh Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak Junto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1-5 Tahun 2015. Kalkulasi ini akan terbukti permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). “Kami kira jelas soal Pasal 158 UU 8 Tahun 2015 ini,” tukas Utomo.
Mendengar penjelasan pihak KPU Manado, Hakim Konstitusi pun memberikan kesempatan tanggapan selanjutnya. Pihak KPU berkeinginan menambah bukti baru, namun ditolak hakim karena sudah dianggap lengkap dan sempurna. “Izin Majelis Hakim, bolehkan kami tambah bukti?” tanya kuasa Hukum KPU. “Cukup, materi kalian sudah lengkap,” jawab Hakim Usman. 
Hakim Konsitusi merasa puas dengan eksepsi pihak KPU Manado dan pihak GSVL-Mor. Sidang akan dilanjutkan sesuai jadwal yang nantinya disampaikan MK, sambil MK memeriksa alat bukti yang diserahkan pihak-pihak bersengketa.(dsw)

Baca juga di SKH Swara Kita edisi Selasa 15 Maret 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment